Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) menyampaikan laporan keuangan interim konsolidasian yang belum diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2026 kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia. Surat pengantar bernomor 150/ERAA/CS/X/2026 itu ditandatangani Amelia Allen, Kepala Bidang Hukum dan Sekretaris Perusahaan, pada 28 Oktober 2026. Penjualan tercatat Rp63,97 triliun, naik 22,2 persen dari Rp52,36 triliun pada periode yang sama tahun lalu, sementara laba bersih melonjak 47,2 persen menjadi Rp1,25 triliun dari Rp848,75 miliar. Laba per saham ikut naik dari Rp49,77 menjadi Rp69,90.
Dari sisi keuangan, total aset perusahaan bertambah dari Rp28,86 triliun menjadi Rp31,06 triliun, dan ekuitas naik dari Rp10,18 triliun menjadi Rp11,16 triliun. Utang bank jangka pendek turun tajam dari Rp4,98 triliun menjadi Rp3,32 triliun, dan obligasi senilai Rp644,97 miliar yang jatuh tempo pada akhir 2025 sudah lunas sepenuhnya, meski di sisi lain utang bank jangka panjang naik dari Rp463,52 miliar menjadi Rp2,50 triliun. Kas perusahaan menyusut dari Rp2,13 triliun menjadi Rp1,63 triliun, sebagian terpakai untuk membayar dividen kas Rp388,95 miliar serta menambah pembelian saham treasuri senilai Rp271,69 miliar sehingga totalnya kini Rp325,63 miliar. Aset hak guna, yang mencatat sewa gedung dan toko, melonjak dari Rp1,93 triliun menjadi Rp3,04 triliun, sejalan dengan liabilitas sewa jangka panjang yang naik dari Rp569,94 miliar menjadi Rp1,23 triliun.
Laporan ini juga mencatat perubahan struktur grup usaha. Kepentingan nonpengendali dalam ekuitas melompat dari Rp1,04 triliun menjadi Rp1,54 triliun, didorong tambahan modal dari pemegang saham nonpengendali Rp163,73 miliar dan pos baru senilai Rp240,55 miliar akibat perubahan status salah satu entitas menjadi anak usaha. Daftar anak usaha dalam laporan ini mencantumkan PT Sinar Eka Selaras Tbk, distributor yang 80 persen sahamnya dimiliki Erajaya dengan aset Rp2,39 triliun. Di sisi lain, investasi pada entitas asosiasi turun dari Rp567,22 miliar menjadi Rp279,39 miliar, dan aset yang sebelumnya diklasifikasikan dimiliki untuk dijual senilai Rp83,87 miliar sudah tidak muncul lagi, menandakan pelepasan itu rampung. Persediaan barang dagangan juga naik 16,3 persen menjadi Rp13,55 triliun dari Rp11,64 triliun.