Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar forum Business Matching 2026 di Jakarta pada 14 sampai 15 Oktober 2026, mempertemukan 16 kementerian dan lembaga dengan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Forum ini dirancang agar kebutuhan belanja pemerintah bisa dipasok oleh penyedia yang memang punya kemampuan sesuai spesifikasi. Ini penting bagi pelaku usaha kecil karena belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp929,4 triliun, atau sekitar 30 persen dari total APBN, sehingga ada pasar besar yang terbuka asal syaratnya terpenuhi.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menyebut pengadaan yang tepat sasaran berperan besar dalam mendukung program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengatakan keputusan pengadaan tidak hanya soal barang atau jasa apa yang dibeli negara, tetapi juga ikut memengaruhi peluang usaha, aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan industri dalam negeri.

Meski nilai pasarnya besar, LKPP mengingatkan bahwa anggaran sebesar itu tidak otomatis menjadi pendapatan bagi setiap pelaku usaha. Penyedia tetap harus memahami kebutuhan masing-masing instansi, menyiapkan produk sesuai spesifikasi, serta memenuhi persyaratan dan tenggat waktu pengadaan yang ditetapkan.

Sarah juga menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pengadaan bukan sekadar seberapa besar anggaran terserap. Barang dan jasa yang didapat harus sesuai mutu, waktu, dan biaya, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.