Pemerintah belum memastikan apakah rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10 akan benar-benar diberlakukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan keputusan itu masih menunggu pembahasan lebih lanjut, termasuk dengan Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara. Ini penting bagi konsumen Pertalite dari kelompok ekonomi menengah-atas karena hasil pembahasan itu akan menentukan apakah mereka tetap bisa membeli BBM bersubsidi seperti biasa.

Sebelumnya Bahlil menjelaskan rencana ini masih tahap kajian, dengan fokus utama memastikan akurasi data pengelompokan desil yang dipakai untuk menyaring penerima subsidi. Ia mengakui masih ada keluhan bahwa data desil belum selalu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya, sehingga berisiko salah sasaran. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta Pusat, pada Senin, 31 Agustus 2026.

Pergantian Menteri Keuangan turut menjadi salah satu alasan kajian ini belum tuntas, karena pembahasan lintas kementerian perlu diulang bersama pejabat baru. Pemerintah menegaskan tujuan pembatasan adalah agar subsidi BBM tidak dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu, namun kebijakan itu juga berisiko meleset dan membebani masyarakat kurang mampu jika data desil yang dipakai ternyata keliru.