Pemerintah menegaskan rencana pengembangan pembangkit listrik hingga 100 gigawatt (GW), satuan untuk mengukur kapasitas listrik dalam skala besar, sebagai bagian dari upaya mengejar target net zero emission atau nol emisi bersih pada rentang 2050 hingga 2060. Rencana ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam pembukaan forum Electricity Connect 2026 di Tangerang. Bagi masyarakat, arah kebijakan ini menyangkut dari mana pasokan listrik nasional akan berasal satu dekade ke depan, termasuk seberapa besar porsi energi bersih yang menggantikan pembangkit berbasis batu bara.
Bahlil menyebut pemerintah mendorong porsi energi baru terbarukan naik hingga 70 persen dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL, dokumen resmi yang memuat rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik PLN untuk sepuluh tahun ke depan. Untuk merealisasikan tambahan 100 GW pembangkit itu, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai US$70-73 miliar, dengan syarat penggunaan komponen dalam negeri tetap diperhatikan dalam setiap proyeknya.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menambahkan, selain pembangkit baru, rencana ini juga mencakup pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit untuk menyalurkan listrik dari lokasi pembangkit ke wilayah yang membutuhkan. Ia menyatakan kesiapan PLN menjalankan rencana tersebut sesuai arahan Kementerian ESDM.
Electricity Connect 2026 sendiri menjadi forum yang mempertemukan pemerintah, PLN, pelaku usaha, akademisi, dan investor dari dalam maupun luar negeri untuk membahas pendanaan dan pelaksanaan proyek kelistrikan tersebut.