Penyaluran Kredit Program Pemerintah tercatat mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur hingga 27 Oktober 2026, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Angka ini sudah melampaui total penyaluran sepanjang 2025 yang sebesar Rp275,8 triliun, padahal tahun ini masih menyisakan lebih dari dua bulan. Bagi pelaku usaha kecil dan mikro, ini berarti akses pembiayaan bersubsidi yang semakin terbuka, terutama lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi komponen terbesar program ini.
KUR sendiri telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan penyaluran Rp265,9 triliun sepanjang 2026, atau 90,1 persen dari target tahun ini. Porsi KUR terhadap total kredit UMKM kini mencapai 30,6 persen, naik lebih dari dua kali lipat dibanding 14,7 persen pada 2019. Program ini berawal dari skema penjaminan pada 2007, lalu berubah jadi subsidi bunga pada 2015 yang membuat bunga KUR turun dari 12 persen menjadi 6 persen. Sejak 2015, total penyaluran kredit program sudah mencapai Rp2.440 triliun lewat 58,1 juta perjanjian kredit, dengan 68 persen di antaranya mengalir ke sektor produksi dan rasio kredit bermasalah terjaga di 2,14 persen.
Saat ini kredit program terbagi menjadi lima skema: KUR, Kredit Usaha Alsintan untuk alat pertanian, Kredit Industri Padat Karya, Kredit Program Perumahan, dan Kredit Perempuan Prasejahtera. Kredit Program Perumahan ditargetkan menyalurkan hingga Rp50 triliun, sementara Kredit Perempuan Prasejahtera menawarkan pinjaman sampai Rp15 juta dengan bunga flat 8 persen tanpa jaminan tambahan dan disertai pendampingan. Sebagai simbol peluncuran, Menko Airlangga Hartarto bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Gubernur Bali I Wayan Koster menyerahkan kredit kepada tujuh debitur dengan nilai akad Rp1,95 miliar dan dua calon debitur senilai Rp3,08 miliar, mulai dari perajin aksesori, pedagang makanan, calon pekerja migran, pengolah gabah, produsen cokelat, hingga pengembang perumahan.
Menko Airlangga menyebut arah kredit program selanjutnya adalah memperbesar pembiayaan produktif, mendorong UMKM naik kelas, dan memperkuat integrasi data. Hal ini berkaitan dengan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026, yang menurut Kementerian bertujuan memperluas fokus dari sekadar inklusi keuangan, yang sudah mencapai 93 persen, dan literasi keuangan sekitar 63 persen, menuju kesejahteraan keuangan keluarga secara lebih luas. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menambahkan bahwa perluasan akses pembiayaan perlu diiringi literasi keuangan agar pelaku usaha informal bisa bertransformasi ke sektor formal dengan kondisi kerja yang lebih baik.