Pemerintah menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026 dari Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun, menyesuaikan dengan permintaan pembiayaan pelaku usaha kecil yang terus bertambah. Keputusan ini muncul dari rapat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (11/11). Dalam forum yang sama, pemerintah juga menyepakati keringanan bagi debitur KUR di Nusa Tenggara Timur yang usahanya terdampak gempa, berupa restrukturisasi kredit dan pemotongan bunga menjadi 0 persen pada 2027 serta 3 persen pada 2028.
Hingga akhir Oktober 2026, total penyaluran kredit program pemerintah sudah mencapai Rp300,8 triliun, atau 89,2 persen dari plafon Rp337,4 triliun yang dialokasikan tahun ini. Sebagian besar, 68,1 persen, mengalir ke sektor produksi di luar perdagangan. Kualitas kreditnya masih terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah, yaitu persentase pinjaman yang macet atau telat dibayar, sebesar 2,14 persen per akhir September 2026. KUR sendiri, sebagai program terbesar, sudah menyalurkan Rp271,3 triliun kepada 4,2 juta debitur, termasuk lewat jalur KUR Syariah dan KUR bagi calon pekerja migran Indonesia.
Program pembiayaan lain turut berjalan. Kredit Program Perumahan sudah mengalirkan Rp29,2 triliun kepada hampir 120 ribu debitur untuk mendukung target pembangunan tiga juta rumah. Kredit untuk alat dan mesin pertanian baru menjangkau 285 debitur dengan nilai Rp197,8 miliar, sementara Kredit Industri Padat Karya senilai Rp146 miliar dimanfaatkan oleh 63 debitur untuk menjaga kelangsungan usaha dan lapangan kerja.
Untuk tahun 2027, Komite Kebijakan menetapkan target total penyaluran kredit program sebesar Rp386,9 triliun, dengan KUR tetap menjadi porsi terbesar yaitu Rp325 triliun, sama dengan target 2026 yang baru direvisi. Pemerintah juga menyiapkan skema baru bernama Kredit Usaha Pertanian senilai Rp1,3 triliun, terbagi untuk alat pertanian Rp300 miliar dan peternakan Rp1 triliun. Target lain meliputi Kredit Industri Padat Karya Rp600 miliar, Kredit Program Perumahan Rp30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera Rp30 triliun. Seluruh target ini akan dievaluasi setiap tiga bulan dan bisa disesuaikan sesuai realisasi di lapangan.
Khusus debitur KUR di NTT yang terdampak gempa, pemerintah memberi masa tenggang dan perpanjangan tenor pembayaran, yang bisa langsung berlaku tahun ini karena Otoritas Jasa Keuangan sudah membuka ruang restrukturisasi hingga tiga tahun di wilayah bencana. Bunga atau marjin kredit mereka juga dipangkas jadi 0 persen pada 2027 dan 3 persen pada 2028, dengan rincian teknis akan diatur lewat peraturan Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan. Di sisi anggaran, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian pagu subsidi untuk membayar klaim imbal jasa penjaminan KUR generasi pertama yang sudah selesai diverifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sementara klaim yang masih dalam proses verifikasi akan dianggarkan pada 2027.