Prabowo: Swasta Bisa Kelola Aset BUMN, Termasuk Bandara
Prabowo membuka opsi swasta mengoperasikan aset BUMN yang belum optimal, termasuk bandara, tapi kepemilikan tetap di tangan negara, mengikuti model monetisasi aset ala India.
14 Agustus 2026Dirangkum dari tvOneNews
Foto: tvOneNews
Arahnya ke mana
Yang berubah konkret adalah pemerintah membuka jalan bagi swasta untuk mengoperasikan aset BUMN yang menganggur, termasuk bandara, lewat proses terbuka dan kompetitif, sementara kepemilikannya tetap di tangan negara, mengikuti pola yang disebut Prabowo dari India. Ini berjalan beriringan dengan pembersihan BUMN, dengan 290 perusahaan sudah ditutup dan target maksimal 300 BUMN produktif sampai akhir tahun. Pihak yang langsung terdampak adalah BUMN pengelola aset semacam bandara serta pelaku usaha swasta yang berpeluang menjadi operator baru. Arah pastinya belum bisa dibaca dari pidato ini saja, sebab belum ada daftar aset mana yang akan ditawarkan lebih dulu, skema kerja sama seperti apa yang dipakai, atau aturan turunan yang mengatur prosesnya, sehingga yang perlu ditunggu adalah rincian di dokumen RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan atau peraturan pelaksana yang menyusul setelah sidang tahunan ini.
Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut mengoperasikan aset strategis milik negara yang selama ini tidak dikelola maksimal oleh BUMN, termasuk bandara. Ini penting bagi pembaca karena menyangkut fasilitas publik yang dipakai sehari-hari, dan menentukan siapa yang akan menjalankannya ke depan meski kepemilikannya tetap di tangan negara.
Rencana ini disampaikan Prabowo saat memaparkan RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia menyebut langkah ini menyatu dengan program pembersihan BUMN yang sudah berjalan: 290 perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif telah ditutup, dan pemerintah menargetkan hanya menyisakan maksimal 300 BUMN yang benar-benar produktif hingga akhir tahun ini.
Aset yang disasar mencakup tanah, gedung, jaringan, kawasan, hingga berbagai fasilitas milik BUMN yang belum menghasilkan nilai ekonomi maksimal. Pemerintah akan membuka kerja sama dengan swasta lewat proses yang disebut Prabowo terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan syarat kepemilikan strategis aset tetap dipegang negara.
Prabowo menjadikan India sebagai rujukan lewat skema yang mereka sebut National Monetisation Pipeline, di mana swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang sudah terbangun tanpa mengambil alih kepemilikannya. Menurut dia, dana yang diperoleh dari skema semacam itu bisa diputar kembali untuk membiayai pembangunan infrastruktur baru.
BUMNaset negaraPrabowo SubiantoAPBN 2027
Foto dari tvOneNews, dipakai sebagai dokumentasi peristiwa yang diberitakan.
Artikel ini rangkuman editorial The Signal dari liputan tvOneNews, bukan salinan langsung. Untuk versi lengkap dan mutakhir, baca artikel aslinya.
Mau tahu arahnya, bukan cuma beritanya?Tiap malam hari kerja, satu tulisan yang menjawab ke mana ekonomi bergerak hari itu dan apa yang akan menentukan arahnya. Plus angka pembanding yang tidak ada di situs. Gratis.
Signal+
Ke mana ekonomi bergerak hari ini, dan apa artinya buat keputusanmu besok.
Dikirim tiap malam hari kerja setelah seluruh berita hari itu dibaca.
Formulir pendaftarannya membutuhkan
JavaScript; kalau tidak muncul, daftar langsung lewat halaman Buttondown
kami.
