Presiden Prabowo Subianto melaporkan bahwa pemerintah telah menutup 290 dari 1.074 Badan Usaha Milik Negara sejak awal masa jabatannya hingga 14 Agustus 2026. Laporan ini disampaikan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Senayan, Jumat (14/8/2026), dan diklaim menghasilkan penghematan biaya operasional hingga Rp50 triliun. Bagi publik, angka ini jadi tolok ukur seberapa jauh perampingan BUMN yang selama ini digaungkan pemerintah benar-benar berjalan, sekaligus sinyal soal dana yang berpotensi dialihkan ke program lain.
Prabowo menyebut penutupan dilakukan terhadap perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif dan terus merugi. Penghematan Rp50 triliun itu disebut berasal dari pos-pos seperti gaji jajaran direksi, biaya perjalanan dinas, sewa gedung kantor, dan sewa kendaraan operasional yang selama ini membebani perusahaan-perusahaan tersebut. Dana yang dihemat, menurut Prabowo, akan bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang manfaatnya lebih terasa langsung oleh masyarakat.
Pemerintah tidak berhenti di angka 290. Prabowo menargetkan pada 31 Desember 2026 jumlah BUMN yang dipertahankan tinggal maksimal 300 perusahaan, yang berarti lebih dari 750 BUMN lainnya harus ditutup dalam sisa tahun ini. Ia menegaskan hanya perusahaan yang benar-benar produktif dan menciptakan nilai tambah bagi rakyat yang akan dipertahankan, dan menyebut proses ini berpotensi menjadi salah satu restrukturisasi korporasi berskala terbesar di dunia.