PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Kebudayaan (dulu Kemendikbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang melibatkan anak usahanya PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS sendiri. Dalam penjelasan resminya, RANS menyebut total nilai kerja sama kedua kementerian itu Rp14.696.955.002, terdiri dari kampanye bersama Kemenbud senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10.796.955.000. Perusahaan menyatakan harga itu mengacu pada rate card komersial yang juga dipakai untuk klien lain, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jumlah konten, lokasi kegiatan, dan tingkat kompleksitas pelaksanaan.

RANS merinci bahwa keempat kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 150 output berupa produksi konten, kehadiran dalam acara, dan berbagai benefit digital, dengan lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye KKP dan lebih dari 25 output dari kampanye Kemenbud. Secara kumulatif, seluruh konten itu disebut telah mencatat lebih dari 52,6 juta views. Untuk Kemenbud, RANS mempromosikan museum-museum di Indonesia, sementara untuk KKP, lewat unit kontennya The Dudas-1, RANS memproduksi konten edukasi tentang budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta fasilitas pendukung nelayan seperti cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.

Soal potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS dan jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden, perusahaan menyatakan The Dudas-1 sudah dibentuk sejak pertengahan 2024, yakni sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024 dan sebelum RANS mendapat penugasan dari Kemenbud maupun KKP. RANS menyebut The Dudas-1 telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum penunjukan KKP, lebih banyak dibanding konten yang dibuat khusus untuk kampanye bersama KKP. Perusahaan juga menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan melalui platform terbuka seperti Inaproc.id dan e-catalogue, serta mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi terkait.