PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan telah menyiapkan total stok pupuk nasional sebanyak 1.936.505 ton per 10 November 2026, untuk mengantisipasi kebutuhan petani menjelang musim tanam. Jumlah itu terdiri dari 1.556.278 ton pupuk bersubsidi dan 380.227 ton pupuk nonsubsidi, yang tersebar di gudang pabrik dan gudang penyangga di berbagai wilayah. Ketersediaan stok ini penting karena keterlambatan distribusi pupuk menjelang musim tanam bisa langsung memengaruhi produktivitas petani di lapangan.
Rincian stok pupuk bersubsidi terdiri dari 909.600 ton Urea, 550.041 ton NPK, 18.142 ton NPK Kakao, 8.412 ton SP-36, 3.906 ton ZA, dan 66.176 ton pupuk organik. Sementara stok nonsubsidi mencakup 325.232 ton Urea, 20.723 ton NPK, dan 34.273 ton ZA. VP Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO Pupuk Indonesia, Anggy Fajar Maghfiroh, mengatakan stok bersubsidi itu diperkirakan cukup memenuhi penebusan petani selama 55 hari ke depan, dengan asumsi rata-rata penebusan sekitar 28.000 ton per hari. Perusahaan menyebut pemantauan stok dilakukan setiap hari sampai ke gudang penyangga tingkat kabupaten melalui sistem yang disebut Command Center.
Pupuk Indonesia mencatat penyaluran pupuk bersubsidi sepanjang Januari hingga 10 November 2026 mencapai sekitar 7.709.711 ton, naik 14 persen dibandingkan periode sama tahun 2025 yang sekitar 6.789.854 ton. Anggy mengaitkan kenaikan itu dengan penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 beserta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025. Menurutnya, aturan itu memangkas regulasi yang sebelumnya berjumlah 145 aturan dari berbagai kementerian dan lembaga, dan kini BUMN pupuk bertanggung jawab langsung menyalurkan pupuk bersubsidi sampai titik serah ke petani, bukan lagi berhenti di gudang distributor seperti sebelumnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Suwandi, mengklaim kebijakan pemerintah di sektor pupuk membawa dampak nyata, antara lain penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa menambah beban APBN, serta kenaikan volume pupuk bersubsidi hingga 700 ribu ton. Ia juga menyebut pemerintah berencana membangun lima pabrik pupuk baru yang ditargetkan rampung sebelum 2029, serta mengubah mekanisme pembayaran bahan baku dari semula dibayar setelah produksi menjadi dibayar di muka. Menurut Suwandi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto sektor pertanian naik dari 0,83 persen pada 2024 menjadi 5,74 persen pada 2025, sementara Nilai Tukar Petani naik dari 124 menjadi 132 pada periode yang sama.