Bursa Efek Indonesia mengirim surat permintaan penjelasan Nomor S-13493/BEI.PP1/10-2026 tanggal 29 Oktober 2026 kepada PT Tirta Mahakam Resources Tbk (TIRT). Surat itu menyoal pemberitaan tentang pertemuan dan pemanggilan oleh Pemerintah Singapura terhadap pimpinan sejumlah grup usaha perkebunan dan agribisnis pada 28 Oktober 2026, termasuk grup yang terafiliasi dengan TIRT, sehubungan dengan penyelidikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Dalam surat balasan Nomor 129/TMR/XI/2026 tertanggal 2 November 2026 yang disampaikan ke bursa pada 5 November 2026 pukul 19.30 oleh Corporate Secretary Jackson Indrawan, TIRT menyatakan bahwa dirinya, entitas anak, maupun entitas afiliasinya bukan subjek pembahasan, permintaan informasi, atau penelusuran fakta yang dilakukan Pemerintah Singapura sebagaimana disebut dalam pemberitaan. Perusahaan juga menyatakan belum menerima arahan, permintaan data, atau klarifikasi apa pun terkait penyelidikan tersebut, dan tidak ada temuan, teguran, maupun dampak material yang tercatat sampai tanggal surat diterbitkan.
Terkait rencana Pemerintah Singapura mengamendemen Transboundary Haze Pollution Act, yakni aturan yang akan menjadikan ketidakkooperatifan perusahaan dalam penyelidikan sebagai tindak pidana, TIRT menilai rencana itu belum berdampak pada kegiatan usaha, aspek hukum, maupun hubungan dengan pembelinya, namun perseroan akan memantau perkembangannya. Perusahaan menambahkan, sekalipun pemanggilan itu ditujukan ke entitas afiliasi dalam grup yang sama bukan ke TIRT secara langsung, sampai saat ini tidak ada dampak operasional, hukum, atau kelangsungan usaha bagi perseroan, dan tidak ada kewajiban kontinjensi, provisi, atau informasi material lain yang perlu diakui dalam laporan keuangan maupun keterbukaan informasi terkait isu ini.