PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) menjawab surat permintaan penjelasan dari Bursa Efek Indonesia tertanggal 4 November 2026, menyusul opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan KAP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan atas laporan keuangan tahun 2025. Jawaban resmi ditandatangani Direktur Kaleb Solaiman pada 6 November 2026. Opini WDP muncul karena dua anak usaha, Venteny Pte. Ltd. (VEN) di Singapura dan Venteny GK (VGK) di Jepang, tidak diaudit oleh auditor independen setempat. Per 30 Juni 2026, aset gabungan VEN dan VGK hanya Rp35,3 miliar atau 2,37 persen dari total aset konsolidasi, tetapi liabilitas keduanya mencapai Rp756,4 miliar, setara 70,66 persen dari total liabilitas grup, sebuah proporsi yang oleh auditor sendiri dinyatakan material.
VEN dan VGK berfungsi sebagai penghimpun dana dari luar negeri yang kemudian disalurkan lewat pinjaman antar-perusahaan ke entitas operasional di Indonesia untuk membiayai debitur UMKM. VEN tercatat menerbitkan obligasi senilai JP¥200 juta berbunga 10 persen per tahun pada Agustus 2023, sementara VGK menerbitkan obligasi JP¥5,94 miliar (setara Rp638,97 miliar) pada 2025 dan JP¥5,9 miliar (setara Rp650,95 miliar) pada 2026. Perseroan menyebut sudah ada kesepakatan perpanjangan pembayaran dengan mayoritas kreditur, dan dana digunakan untuk menambah penyaluran pembiayaan dan pendapatan. Namun baik auditor maupun manajemen mengakui penerbitan obligasi VGK ini belum pernah disampaikan sebagai keterbukaan informasi transaksi material sesuai POJK 17/2020, dan Perseroan menyatakan sedang berkoordinasi dengan tim hukum untuk menyusun keterbukaan informasi perbaikan.
Pada bagian lain, Perseroan mengungkap bahwa piutang usaha senilai Rp147 miliar dari penjualan sistem manajemen berbasis AI telah dialihkan ke satu pihak ketiga independen melalui skema cessie, dengan identitas pembeli dirahasiakan karena ada perjanjian kerahasiaan (NDA). Karena nilai pengalihan ini melebihi 20 persen dari total ekuitas Perseroan, transaksi tersebut seharusnya juga diumumkan sebagai transaksi material, namun belum dilakukan, dan Perseroan kembali menyatakan sedang menyiapkan keterbukaan informasi susulan. Auditor juga mengungkap bahwa setelah peninjauan ulang, besarnya porsi liabilitas yang tidak teraudit membuat opini WDP yang sudah terbit berpotensi perlu diterbitkan ulang sesuai standar audit SA 705. Perseroan menambahkan bahwa sejumlah pihak ketiga pada piutang penjualan sistem belum terdaftar di Ditjen AHU dan tidak memiliki pendaftaran pemilik manfaat akhir, sementara auditor menyatakan tidak melakukan pengujian substantif atas hal itu.