PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 pada Selasa, 20 Oktober 2026, pukul 14.45 hingga 15.49 WIB, di WIKA Tower 2, Jakarta Timur. Rapat ini membahas kelalaian WIKA yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pendapatan bagi hasil ke-14 untuk Sukuk Seri A dan pendapatan bagi hasil ke-18 untuk Sukuk Seri B dan Seri C, sekaligus usulan penyelesaian yang diajukan perseroan atas kelalaian tersebut. Perseroan diwakili oleh Direktur Keuangan Mulyadi dan Aji Bramantyojati yang mewakili PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selaku konsultan yang diberi kuasa oleh direksi, sementara PT Bank Mega Tbk hadir selaku wali amanat dan notaris Humberg Lie mencatat berita acara rapat.

Rapat dihadiri pemegang sukuk dan/atau kuasanya yang mewakili Rp713,2 miliar dari total sukuk Tahap II yang belum dibayar kembali sebesar Rp750 miliar, atau 95,093 persen, sehingga syarat kuorum kehadiran terpenuhi. Namun dalam pemungutan suara tertulis, usulan penyelesaian yang diajukan WIKA hanya disetujui oleh pemegang suara senilai Rp202 miliar atau 28,323 persen, sementara Rp511,2 miliar suara atau 71,677 persen menyatakan tidak setuju. Tidak ada suara abstain dalam pemungutan ini.

Karena perjanjian perwaliamanatan mensyaratkan persetujuan minimal 75 persen dari sukuk yang hadir untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat, hasil pemungutan suara tersebut tidak memenuhi ambang batas itu. Akibatnya, RUPSU dinyatakan tidak berhasil mengambil keputusan, baik atas penjelasan maupun usulan penyelesaian yang diajukan WIKA terkait kelalaian pembayaran bagi hasil sukuk tersebut.