Pemerintah berpotensi menghadapi kekurangan dana besar untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada 2027, setelah Kementerian Sosial mengusulkan kapasitas siswa per lokasi dinaikkan dari 1.080 menjadi 2.520 orang, atau lebih dari dua kali lipat dari rencana awal. Usulan ini membuat total kebutuhan anggaran program melonjak menjadi Rp104,09 triliun, jauh di atas alokasi yang sudah disiapkan. Bagi keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran program sekolah berasrama gratis ini, besar kecilnya selisih dana tersebut ikut menentukan seberapa cepat dan seberapa banyak sekolah baru bisa berdiri sesuai rencana.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (10/9/2026), Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Kuswara memaparkan bahwa total pagu anggaran direktoratnya pada 2027 sebesar Rp32,57 triliun. Dari jumlah itu, porsi terbesar, yakni Rp26,3 triliun, dialokasikan untuk Sekolah Rakyat. "Dari total Pagu Anggaran Ditjen Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp32,57 triliun, pemanfaatan anggaran terutama untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebesar Rp26,302 triliun," kata Kuswara.
Anggaran tersebut awalnya disiapkan untuk melanjutkan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat tahap III dengan skema tahun jamak atau multiyears 2026-2027, ditambah uang muka pembangunan 100 unit tahap IV dengan skema serupa untuk 2027-2028. Dengan skema ini, kebutuhan dana Sekolah Rakyat sengaja dibagi bertahap agar tidak membebani satu tahun anggaran, dan hitungan Rp26,3 triliun tadi dibuat berdasarkan kapasitas awal 1.080 siswa per lokasi.
Persoalan muncul setelah Kementerian Sosial mengusulkan kapasitas tiap lokasi Sekolah Rakyat dinaikkan menjadi 2.520 siswa. Kenaikan skala ini membuat total kebutuhan program membengkak dari Rp26,3 triliun menjadi Rp104,09 triliun, atau sekitar Rp71,5 triliun lebih tinggi dari total pagu Ditjen Prasarana Strategis yang hanya Rp32,57 triliun. Selisih sebesar itu yang kini harus dicarikan jalan keluarnya oleh Kementerian PU bersama DPR, entah lewat tambahan anggaran, revisi skema pembangunan, atau penyesuaian jumlah unit maupun kapasitas.