Para pemimpin negara ASEAN menyepakati Deklarasi Mineral Kritis ASEAN untuk Ketahanan Kawasan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Deklarasi ini menjadi kerangka bagi negara anggota, termasuk Indonesia, untuk membangun rantai nilai mineral kritis secara bersama, mulai dari eksplorasi hingga daur ulang. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam KTT tersebut, menyebut kerja sama ini penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan menopang pertumbuhan ekonomi kawasan di tengah naiknya kebutuhan mineral strategis untuk teknologi dan transisi energi.

Lewat deklarasi ini, ASEAN mengakui dirinya sebagai kawasan yang kaya mineral kritis sekaligus berperan sebagai produsen, pengolah, dan konsumen. Negara anggota sepakat menyusun definisi bersama serta daftar mineral kritis yang bisa diperbarui dari waktu ke waktu, yang akan menjadi dasar penyusunan Strategi Mineral Kritis ASEAN. Komitmen lain yang disepakati meliputi peningkatan nilai tambah di dalam kawasan, perluasan perdagangan antar negara ASEAN, diversifikasi sumber pasokan, serta penguatan inovasi, keterampilan pekerja, alih teknologi, dan daur ulang. Untuk menarik investasi publik dan swasta, ASEAN akan menyiapkan sejumlah proyek dan memanfaatkan dua platform yang sudah ada, yaitu forum investasi tahunan AMVest dan platform kerja sama AMConnect.

Dalam sesi pleno KTT, Presiden Prabowo Subianto menyebut perebutan sumber daya sebagai salah satu tantangan global yang dihadapi ASEAN, selain tekanan ekonomi dan ketegangan geopolitik. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam, lahan produktif, pertumbuhan industri, dan pasar domestik yang besar adalah modal kawasan untuk memperkuat ketahanan bersama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, "Jika digabungkan, kekuatan-kekuatan ini dapat meningkatkan produksi regional, mengamankan cadangan pangan, dan menjamin pasokan energi yang andal. Namun, kita harus bekerja sama secara selaras."

Tindak lanjut deklarasi ini diserahkan kepada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Bidang Mineral atau AMMin, yang bertugas menyusun dan menjalankan strategi mineral kritis serta melaporkan perkembangannya secara berkala. Pelaksanaannya mengacu pada Prinsip ASEAN untuk Pembangunan Mineral Berkelanjutan, dan seluruh bentuk kerja sama bersifat sukarela serta tetap menghormati hukum nasional dan kondisi masing-masing negara anggota.