Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili Presiden Prabowo Subianto, memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tingkat tinggi Asia Zero Emission Community (AZEC) keempat di Manila, Selasa (17/11), bersamaan dengan rangkaian KTT ASEAN ke-49. Pertemuan yang dipimpin bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. itu membahas kelanjutan kerja sama transisi energi kawasan lewat skema yang disebut AZEC 2.0. Bagi Indonesia, forum ini menjadi kesempatan memaparkan sejumlah proyek dan target energi bersih yang sedang didorong, mulai dari pembangkit surya skala besar hingga proyek panas bumi dan pengolahan sampah.
AZEC 2.0 menetapkan tiga sasaran utama, yakni penanganan perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan ketahanan energi. Timor-Leste mulai ikut bergabung dalam forum ini, menambah jumlah negara yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia tetap mengejar target bebas emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat, dengan menggenjot sumber energi dari dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor.
Salah satu target yang dipaparkan adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas puncak 100 Gigawatt, yang pelaksanaannya ingin dipercepat dalam tiga tahun ke depan. Di sektor bahan bakar, pemerintah akan menaikkan campuran biodiesel berbasis sawit menjadi B50, serta menambah campuran etanol pada bensin lewat program E10 pada 2027 dan E20 pada 2028. Pada proyek yang lebih konkret, pengolahan sampah menjadi listrik di Legok Nangka dengan nilai investasi sekitar US$400 juta ditargetkan mencapai kesepakatan pendanaan akhir atau financial close pada akhir 2026, sementara saluran transmisi listrik Jawa-Sumatra masih dalam tahap studi kelayakan bersama. Tiga proyek panas bumi turut didorong, yaitu PLTP Rajabasa berkapasitas 220 MW di Lampung, PLTP Hululais berkapasitas 110 MW di Bengkulu, dan perluasan PLTP Sarulla di Sumatera Utara.
Airlangga menegaskan bahwa transisi energi kawasan perlu tetap memberi ruang bagi negara berkembang untuk melanjutkan industrialisasi dan menjaga harga energi yang terjangkau bagi masyarakat maupun dunia usaha. Ia menyebut penguatan kerja sama pembiayaan, investasi, dan teknologi dengan mitra seperti Jepang sebagai faktor penting untuk mempercepat realisasi proyek-proyek tersebut.
