Presiden Prabowo Subianto menawarkan kerja sama energi bersih yang lebih konkret kepada Jepang dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Jepang di Manila, Filipina, Selasa (17/11). Dalam forum tersebut, ia menonjolkan program biodiesel campuran 50 persen (B50) dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak sebagai bukti arah kemandirian energi Indonesia, sekaligus membuka pintu bagi investasi dan transfer teknologi Jepang di sektor ini.
Menurut pemerintah, program B50 resmi berjalan sejak 9 Juli 2026 di Karawang, Jawa Barat, dan hingga September 2026 penggunaan biodiesel di dalam negeri telah mencapai 11,92 juta kiloliter. Pemerintah mengklaim langkah ini menghemat devisa negara sebesar US$6,37 miliar, setara sekitar Rp164,86 triliun, sepanjang 2026, serta diproyeksikan membuka 2,1 juta lapangan kerja dan menekan emisi karbon dioksida hingga 44,46 juta ton.
Di sisi energi surya, program PLTS 100 GWp diluncurkan pada 25 Agustus 2026 di Jembrana, Bali. Pemerintah mencatat kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan nasional mencapai 16.442 megawatt per Agustus 2026, atau sekitar 15 persen dari total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia, dengan 55 proyek EBT yang diresmikan sekaligus pada Juni lalu.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa pemerintah ingin mengembangkan bioetanol untuk mengurangi impor bensin, namun ekosistemnya masih membutuhkan dukungan dari hulu ke hilir, mulai dari bahan baku hingga teknologi pengolahan. Ia menilai kerja sama dengan Jepang semestinya diarahkan ke pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna teknologi energi, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah industri energinya sendiri.
