Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis, 1 Oktober 2026, di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026, dan Bahlil tetap merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan posisi baru ini, dua agenda yang sebelumnya berjalan di jalur masing-masing, yaitu hilirisasi sumber daya alam dan percepatan energi bersih, kini berada di bawah satu koordinasi.
Penugasan ini melanjutkan tugas yang sebelumnya sudah dipegang Bahlil. Ia sejak awal memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang menyiapkan proyek-proyek prioritas hilirisasi sebelum masuk tahap pelaksanaan. Pada Maret 2026, Presiden juga menugaskannya memimpin Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi, yang mendorong implementasi energi baru terbarukan termasuk pembangkit listrik tenaga surya. Kedua satgas yang tadinya berjalan terpisah itu kini disatukan dalam satu jalur koordinasi di bawah Bahlil.
Bahlil menyebut dinamika geopolitik dan tekanan global untuk beralih ke energi bersih, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement, sebagai alasan kedua agenda tidak bisa lagi ditangani secara terpisah. Menurutnya, program hilirisasi dan transisi energi perlu dijalankan secara komprehensif dan terukur, bukan parsial. Kementerian ESDM menyebut penyatuan koordinasi ini menyasar dua hal yang bersinggungan dengan publik, yaitu nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri dan ketahanan pasokan energi nasional, meski itu masih berupa klaim tujuan dari kementerian, bukan hasil yang sudah terukur.
Usai pelantikan, Bahlil menyatakan kesiapannya menjalankan dua jabatan sekaligus, sebagai Menteri Koordinator dan sebagai Menteri ESDM. Ia menyebut penugasan ganda ini sebagai bentuk pengabdian kepada negara.