Pemerintah melaporkan realisasi belanja negara sampai akhir Oktober 2026 tumbuh pesat, menandakan percepatan pencairan anggaran menjelang akhir tahun. Hal ini penting bagi pembaca karena menentukan seberapa besar uang negara yang sudah mengalir ke gaji pegawai, program sosial, dan proyek infrastruktur, sekaligus memberi sinyal awal soal postur APBN tahun ini.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026), bahwa belanja pemerintah pusat tercatat Rp2.343,6 triliun, tumbuh 24,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dan setara 74,4 persen dari total pagu belanja pemerintah pusat di APBN 2026. Ia memperkirakan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga bakal melonjak lagi pada Desember, karena banyak kontrak kerja yang pembayarannya baru diselesaikan pada akhir tahun.
Dari sisi jenis belanja, belanja barang mencapai Rp543,3 triliun, termasuk Rp173,21 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Belanja pegawai tercatat Rp320,4 triliun untuk gaji dan tunjangan ASN serta tunjangan profesi guru non-ASN, sementara belanja modal mencapai Rp248,6 triliun untuk infrastruktur konektivitas, irigasi, dan peralatan ketahanan pangan. Di pos bantuan sosial, bansos reguler seperti PKH dan sembako terealisasi Rp124,9 triliun atau tumbuh 6,5 persen, pembayaran pensiun PNS, TNI, dan Polri sebesar Rp159,8 triliun, serta subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi mencapai Rp415,8 triliun.
Selain belanja pemerintah pusat, dana transfer ke daerah (TKD) sudah tersalur Rp653,2 triliun atau sekitar 90 persen dari pagu terbaru Rp726,3 triliun. Secara total, belanja negara sepanjang tahun ini sudah mencapai Rp2.997,2 triliun, atau 78 persen dari pagu APBN 2026, tumbuh 15,6 persen secara tahunan.