Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi membuka jendela waktu bagi wajib pajak untuk melepas denda administrasi hingga 100 persen, asal melunasi utang pajak dan melapor sebelum 31 Desember 2026. Kesempatan ini berlaku lewat program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026, perubahan dari aturan sebelumnya pada 2024. Bagi pelaku usaha di Sumbar yang baru pulih dari bencana dan pelemahan ekonomi setahun terakhir, tenggat ini jadi peluang meringankan beban tunggakan sebelum nilai keringanannya menyusut pada tahun berikutnya.
Inti perubahannya terletak pada urutan pencatatan pembayaran. Sebelumnya, setiap pembayaran utang pajak otomatis dipecah proporsional antara pokok pajak dan sanksinya. Kini, pembayaran dialokasikan untuk melunasi pokok pajak terlebih dahulu, baru setelah itu sanksinya dapat diajukan untuk dikurangi atau dihapus. Untuk kasus keterlambatan penyampaian SPT kurang bayar, sanksi dihapus penuh jika dilaporkan hingga 31 Desember 2026, berkurang menjadi 50 persen untuk periode Januari-Maret 2027, dan 25 persen pada April-Juni 2027, dengan syarat pokok pajak lunas, ada surat pernyataan bermeterai, dan wajib pajak tidak sedang menempuh upaya hukum. Permohonan PSA sendiri dapat diajukan hingga 1 Oktober 2028 melalui Coretax atau kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, menyampaikan hal ini dalam pertemuan dengan 183 wajib pajak dan pengurus asosiasi usaha di Padang, sambil memaparkan data yang menggambarkan tekanan ekonomi daerah setahun terakhir. Banjir bandang dan longsor akhir November 2025 menimbulkan kerugian sekitar Rp33,5 triliun di Sumbar, sementara harga minyak mentah Indonesia yang sempat menembus US$117 per barel pada April 2026 turut mengerek biaya energi dan logistik dunia usaha. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan IV 2025 melambat menjadi 1,69 persen secara tahunan. Pemerintah merespons lewat APBN pemulihan pascabencana senilai Rp13,08 triliun hingga 2028 dan transfer ke daerah Rp20,33 triliun yang tersalur ke 20 pemerintah daerah pada 2025, dan ekonomi Sumbar tercatat tumbuh 3,15 persen pada triwulan I 2026 dibanding triwulan sebelumnya, ketika ekonomi nasional justru terkontraksi 0,77 persen.
Penerimaan pajak Sumbar juga menunjukkan ketahanan. Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan neto tercatat Rp4,39 triliun atau 80,1 persen dari target Rp5,48 triliun, tumbuh 35,9 persen dibanding periode sama tahun lalu, dengan PPh Pasal 21 melonjak 54,2 persen dan PPh Badan tumbuh 31,4 persen. Tarmizi juga meluruskan bahwa penataan pajak digital bukan jenis pajak baru, melainkan perubahan teknis pemungutan: sejak 1 Oktober 2026, marketplace ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang, sementara pedagang perorangan beromzet hingga Rp500 juta setahun dibebaskan dari pungutan itu sepanjang menyampaikan surat pernyataan.
Dalam sesi dialog, wajib pajak besar Vera Kusuma Lawrenzi mempertanyakan kepastian PSA, apakah sanksi benar-benar dihapus atau sekadar janji, mengingat kekhawatiran akan diperiksa kembali pada tahun berikutnya. Tarmizi menegaskan bahwa penghapusan sanksi berlandaskan aturan tertulis, bukan sekadar janji lisan. Ketua HIPMI Sumbar, M. Dhanni Hariyona, menambahkan bahwa pengusaha muda di daerah ini masih menghadapi dampak bencana dan gejolak geopolitik, terutama karena struktur ekonomi Sumbar didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa topangan industri besar.