Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan perlunya mempercepat perubahan struktur ekonomi nasional agar hasil pertumbuhan dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi Ngobrol Ekonomi Diskurs Network, Kamis (12/11), di tengah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen. Yang membuat isu ini relevan bagi pembaca awam adalah penjelasan Dradjad tentang pergeseran lapangan kerja, sejumlah sektor yang dulu banyak menyerap pekerja kini justru menyusut karena kalah bersaing dengan teknologi baru.
Secara umum, indikator kesejahteraan yang disebutkan masih menunjukkan perbaikan. Jumlah penduduk bekerja tercatat 147,99 juta orang dengan tingkat pengangguran 4,75 persen, sementara tingkat kemiskinan berada di 8,07 persen pada Maret 2026 dan rasio ketimpangan (Gini) membaik ke 0,368. Inflasi tahunan per Oktober 2026 tercatat 3,23 persen, yang berarti harga barang dan jasa secara umum masih naik dalam rentang yang dianggap wajar oleh pemerintah. Namun Dradjad menyoroti bahwa di balik angka-angka itu ada pergeseran nyata, toko ritel di mal dan sebagian industri manufaktur kehilangan pekerja karena telat beralih ke teknologi baru dan tergerus belanja online, sementara sektor informasi dan komunikasi, transportasi, restoran, serta perhotelan tumbuh lebih cepat dan menurutnya menawarkan upah di atas rata-rata nasional.
Untuk menahan dampak pergeseran itu dalam jangka pendek, pemerintah menjalankan sejumlah bantuan yang sudah berjalan: penguatan kebijakan pengupahan, perluasan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah, relaksasi bunga kredit perumahan, Program Magang Nasional, serta tambahan kredit program. Secara lebih konkret, pemerintah menyalurkan bantuan pangan untuk 33,24 juta keluarga, subsidi upah Rp900.000 untuk sekitar 13,3 juta pekerja, dan diskon tarif transportasi pada periode libur Natal dan Tahun Baru. Dradjad sendiri menyebut rangkaian bantuan ini sebagai penopang sementara, bukan solusi utama, karena menurutnya penyelesaian jangka panjang tetap ada di pembangunan sektor baru yang berbasis teknologi.
Di luar bantuan sosial, pemerintah menyebut sejumlah agenda struktural yang masih berjalan, antara lain penyederhanaan regulasi usaha lewat Satgas Debottlenecking, penguatan tata kelola dan edukasi investor di pasar modal, serta perluasan kerja sama dagang komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa dan negara mitra lain. Pemerintah juga menyebut rencana memperluas kawasan ekonomi khusus dan menyederhanakan izin usaha sebagai cara menarik investasi baru, selain agenda hilirisasi dan ketahanan energi serta pangan yang sudah berjalan sebelumnya.