PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) menyampaikan surat Nomor 12.225/SL.e/Corsec/BOSS/XI/2026 tertanggal 9 November 2026 yang ditandatangani Direktur Widodo Nurly Sumady. Surat itu menyatakan Perseroan telah memenuhi kewajiban Public Expose Tahunan sesuai Peraturan Bursa I-E, merujuk pada Laporan Keuangan Tahunan yang sebelumnya disampaikan lewat surat No. 12.190a/SL.e/Dir/BOSS/X/2026 tanggal 29 Oktober 2026. Perseroan melampirkan materi Public Expose tahun 2023, 2024, dan 2025 sekaligus siaran pers bertanggal 4 November 2026.
Materi yang dilampirkan menegaskan suspensi saham BOSS masih berlangsung sejak April 2024, akibat keterlambatan laporan keuangan auditan tahun buku 2023 sampai 2025 serta dampak kepailitan anak usaha PT Bangun Olah Sarana Sukses (BOS). Sepanjang 2024 dan 2025, Perseroan tidak mencatatkan satu pun transaksi produksi maupun penjualan batubara, karena kegiatan tambang terhenti akibat banjir dan longsor serta keterbatasan modal kerja. Anak usaha lain, PT Pratama Bersama (PB), sudah mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM untuk periode 2024-2026 dengan kuota produksi maksimal 600.000 ton per tahun atau total 1,8 juta ton selama tiga tahun. Sementara itu, BOS yang pailit sejak 2022 memperoleh izin going concern dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 21 Maret 2024 agar tetap beroperasi di bawah kurator dan tetap dikonsolidasikan dalam laporan keuangan BOSS.
Dokumen juga menyebut cadangan batubara terbukti dan terkira sebesar 15,3 juta ton berdasarkan standar JORC 2012 per Agustus 2018, terdiri dari 10,8 juta ton di PB dan 4,4 juta ton di BOS. PB sebelumnya menerima dukungan pendanaan eksplorasi dari Pemerintah Jepang melalui Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) hingga US$3 juta. Soal harga, Harga Batubara Acuan sempat tertekan turun hingga sekitar US$98 per ton pada Desember 2025, lalu menguat kembali ke kisaran US$122 sampai US$132 per ton pada Juni-Oktober 2026. Perseroan menyatakan masih menjajaki mitra strategis untuk modal kerja dan perbaikan infrastruktur pascabencana, sembari menuntaskan laporan keuangan auditan 2023-2025 dan penjadwalan RUPS serta RUPSLB sebagai syarat pencabutan suspensi.