Dana Perkebunan Sawit Meluas ke Petani Kakao dan Kelapa

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan penguatan tata kelola sektor perkebunan sawit, kakao, dan kelapa lewat tiga pilar: pendanaan, transparansi, dan keberlanjutan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam konferensi industri sawit internasional di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Penguatan ini relevan karena menyangkut perubahan skema pendanaan dan kewajiban baru yang berdampak langsung pada petani maupun pelaku usaha ekspor komoditas tersebut.

Pilar pertama berupa perluasan sumber pendanaan. Lewat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, mandat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), lembaga yang mengelola dana pungutan dari ekspor sawit, diperluas sehingga dananya kini juga bisa dipakai untuk mendukung petani kakao dan kelapa, tidak lagi khusus sawit. Dukungan itu mencakup peremajaan tanaman, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penguatan kelembagaan petani, serta pendampingan teknis.

Pilar kedua menyasar transparansi data ekspor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Juni 2026, eksportir komoditas sumber daya alam strategis wajib melaporkan data transaksinya lewat sistem digital bernama Data Sistem Informasi (DSI). Aturan ini dibuat agar pemerintah bisa mengecek nilai ekspor yang dilaporkan sesuai harga sebenarnya, guna mencegah praktik melaporkan harga ekspor lebih rendah dari semestinya atau memindahkan keuntungan ke luar negeri sehingga penerimaan negara tidak berkurang.

Pilar ketiga adalah keberlanjutan, ditandai penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) lewat rencana aksi nasional dan sistem pemetaan perkebunan, termasuk pengelolaan risiko kebakaran lahan, pengelolaan air, dan hubungan dengan masyarakat lokal serta masyarakat adat. Langkah ini berjalan beriringan dengan program mandatori biodiesel B50 yang mulai diterapkan sejak Juli 2026, kebijakan yang mewajibkan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit ke dalam solar, untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil.