Ekspor Gas Pipa Dipotong 8%, Diprioritaskan untuk PLN

Pemerintah memangkas sebagian ekspor gas pipa ke negara tetangga sekitar 8 persen untuk mengamankan pasokan bagi PLN dan industri dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemotongan itu masih di bawah ambang yang dianggap melanggar kontrak, yang baru berlaku kalau pemotongan mencapai 10 persen. Keterangan itu disampaikan dalam konferensi pers soal ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026).

Bahlil memaparkan total ekspor gas pipa Indonesia dari Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 MMBTUD, satuan yang menunjukkan volume gas yang dialirkan setiap hari, dan dari jumlah itu sekitar 31 MMBTUD atau sekitar 8 persen yang dipotong. Ia menyebut pemotongan dilakukan karena sejumlah sumur gas sedang menjalani pemeliharaan sehingga produksinya turun, dan pemerintah memilih memprioritaskan pasokan untuk PLN serta sektor industri.

Menteri Perindustrian Sarmuji, yang turut hadir dalam konferensi pers, menyebut gas sangat dibutuhkan industri petrokimia dan pupuk sebagai bahan baku, serta industri kaca, baja, dan keramik sebagai bahan bakar utama. Ia menyebut utilisasi sektor industri saat ini berada di kisaran 70 persen, dan tambahan pasokan gas diharapkan dapat mendorong angka itu naik ke 80 hingga 85 persen.

Selain gas pipa, Bahlil menyebut Indonesia juga mengekspor sekitar 146 kargo gas alam cair (LNG) dengan harga yang tetap mengikuti kontrak, yakni di bawah rata-rata US$20 per MMBTU, meski harga minyak mentah Indonesia (ICP) sedang naik. Ia menyatakan pemerintah tetap menghormati kontrak yang telah disepakati, namun berharap negara mitra juga menghargai hubungan kerja sama antarnegara, dan mengaitkan kebijakan prioritas pasokan dalam negeri ini dengan Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.