Pemerintah menggelar rapat koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD pada Senin, 9 November 2026, sebagai persiapan menjelang kunjungan Sekretaris Jenderal OECD ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin tim ini, menyebut proses masuk ke organisasi negara-negara maju tersebut sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan dan regulasi nasional dengan standar global.
Indonesia resmi berstatus negara aksesi sejak peta jalan atau roadmap-nya diadopsi OECD pada Maret 2024 dan diserahkan resmi pada Juni 2024. Sejak September 2025, proses sudah memasuki tahap peninjauan teknis atau technical review, dan hingga kini pembahasan sudah berjalan di 24 dari 25 bidang yang disyaratkan, meliputi tata kelola regulasi, tata kelola publik, tata kelola perusahaan, investasi, statistik, persaingan usaha, hingga pemberantasan korupsi.
Tahap peninjauan teknis ini berjalan lewat pengisian kuesioner, kunjungan pencarian fakta atau fact finding mission, diskusi dengan komite-komite OECD, sampai akhirnya menghasilkan dokumen bernama Chair's Letter yang memuat hasil reviu kebijakan Indonesia di setiap bidang. Airlangga menyebut pemerintah menargetkan seluruh proses aksesi selesai pada 2028, dan menekankan bahwa keterlibatan DPR, pelaku usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil dibutuhkan karena OECD menilai efektivitas implementasi kebijakan, bukan sekadar aturan di atas kertas.
Dalam proses ini, Indonesia mendapat dukungan dari tujuh negara anggota OECD, yaitu Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss, serta dari Asian Development Bank. Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan sejumlah wakil menteri serta pejabat tinggi lembaga negara lainnya.