Indonesia dan Jerman memperkuat kerja sama energi, dengan fokus pada investasi energi terbarukan dan modernisasi jaringan listrik, sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mengantisipasi gejolak energi global. Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan hal ini dalam ajang Indonesia Sustainable Energy Week di Jakarta, yang dihadiri pejabat dan pelaku industri energi dari kedua negara. Menurut Yuliot, ketegangan di Timur Tengah, termasuk potensi gangguan jalur pengiriman minyak di Selat Hormuz, bisa mendorong kenaikan harga energi dan biaya logistik, sekaligus menambah beban subsidi dalam APBN dan menekan daya beli masyarakat.
Pemerintah menargetkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional naik menjadi 18 sampai 21 persen pada 2026. Yuliot menyebut potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.687 gigawatt, terdiri dari energi surya 3.294 gigawatt, tenaga air 95 gigawatt, angin 155 gigawatt, energi laut 63 gigawatt, bioenergi 57 gigawatt, dan panas bumi 24 gigawatt. Namun pemanfaatannya sejauh ini baru 16,278 gigawatt, atau kurang dari 0,5 persen dari total potensi yang ada, sebuah kesenjangan besar antara potensi dan realisasi.
Selain itu, pemerintah telah menjalankan program mandatori biofuel B-50, campuran solar dengan 50 persen bahan bakar nabati dari kelapa sawit, sejak 1 Juli 2026. Menurut proyeksi pemerintah, program ini berpotensi menghemat devisa hingga Rp170 triliun, menambah nilai tambah industri kelapa sawit sebesar Rp23,5 triliun, menyerap 2,1 juta tenaga kerja, dan menekan emisi gas rumah kaca sebesar 44,5 juta ton CO2.
Menteri Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, Reem Alabali Radovan, menyatakan kedua negara akan memperluas kerja sama investasi swasta di sektor energi terbarukan dan perluasan jaringan listrik dalam beberapa tahun ke depan. Kerja sama energi Indonesia-Jerman yang didukung lembaga BMZ dan International Climate Initiative itu telah mencatat total komitmen dukungan lebih dari 2,3 miliar euro, mencakup bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan investasi modal, untuk mendukung target nol emisi bersih sektor energi pada 2060 serta peta jalan transisi energi berkeadilan atau JETP. Kolaborasi ini juga mencakup perundingan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau I-EU CEPA, serta peluang investasi di ekosistem kendaraan listrik, industri semikonduktor, pengolahan mineral penting, dan jaringan listrik pintar.