Pemerintah menegaskan komitmen memperluas akses listrik dan menahan harga energi bersubsidi sebagai bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026). Hal ini penting bagi masyarakat prasejahtera karena menyangkut akses listrik rumah tangga dan harga bahan bakar yang dipakai sehari-hari.

Rasio elektrifikasi nasional saat ini sudah mencapai 99,8 persen. Program Listrik Desa (Lisdes) menjangkau 955 desa pada 2024, naik menjadi 1.403 desa pada 2025, dan ditargetkan 2.065 desa pada 2026. Untuk keluarga yang sudah terjangkau jaringan tapi belum mampu memasang listrik sendiri, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menyasar 155.429 rumah tangga pada 2024, naik menjadi 220.845 rumah tangga pada 2025, dan ditargetkan 250.000 rumah tangga pada 2026. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi rumah tangga mencapai 100 persen pada 2029, dengan perhatian khusus ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Dari sisi harga, pemerintah menahan harga Pertalite di Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, dan LPG 3 kilogram Rp12.750 per tabung sepanjang Februari hingga September 2026. Program pencampuran biodiesel juga ditingkatkan dari B40 menjadi B50 pada 2026, yang menurut Kementerian ESDM akan menyerap 2,1 juta tenaga kerja, naik dari 1,8 juta tenaga kerja pada program B40 tahun 2025.

Pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi dan mineral. Sebanyak 22 badan usaha, terdiri dari 8 UMKM, 8 koperasi, dan 6 BUMD, mengelola sumur minyak masyarakat di 11 kabupaten, dengan 316.800 barel hasil produksinya telah dibeli negara hingga Oktober 2026. Di sektor mineral, pemerintah menetapkan 2.046 blok Wilayah Pertambangan Rakyat seluas 100.764,97 hektare di 27 provinsi untuk membuka ruang tambang rakyat yang legal.