Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Manila, Filipina, untuk menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada 14 November 2026. Perjanjian ini akan ditandatangani oleh seluruh 11 negara anggota ASEAN dan menjadi kerangka kerja pertama yang menyatukan berbagai kebijakan digital di kawasan, mulai dari perdagangan digital lintas negara hingga sistem pembayaran.
ASEAN DEFA mulai dirundingkan sejak 2023, saat Indonesia memegang keketuaan ASEAN, dan baru akan efektif berlaku 180 hari setelah tanda tangan negara anggota terakhir. Setelah itu, Sekretariat ASEAN akan menerbitkan naskah resmi perjanjian, sementara Indonesia masih harus membentuk Panitia Antarkementerian untuk menyiapkan instrumen hukum ratifikasinya. Perjanjian ini akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya disahkan lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.
Menurut laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai hampir US$100 miliar pada 2025, tumbuh sekitar 14 persen dibanding tahun sebelumnya dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengutip studi BCG yang memperkirakan implementasi ASEAN DEFA secara penuh dapat mendorong nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030, meski angka ini masih berupa proyeksi, bukan hasil yang terukur.
Pemerintah menyebut pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai pihak yang diharapkan merasakan manfaat lewat kemudahan transaksi elektronik lintas negara dan interoperabilitas sistem pembayaran digital antarnegara ASEAN. Di tingkat domestik, ASEAN DEFA juga dikaitkan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi Indonesia ke OECD.