Kapasitas bongkar muat pelabuhan peti kemas di Indonesia terus membaik, tetapi kalangan akademisi dan praktisi logistik mengingatkan bahwa perbaikan itu bisa sia-sia kalau sisi darat tidak ikut dibenahi. Kalau depo, gudang, dan jalan tidak berkembang secepat pelabuhan, titik macet dalam rantai distribusi hanya berpindah tempat, bukan hilang. Persoalan ini penting bagi pelaku usaha yang bergantung pada arus kontainer, sebab kecepatan barang keluar dari pelabuhan menentukan biaya dan waktu pengiriman.
Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Kuncoro Harto Widodo, mengatakan volume peti kemas nasional tumbuh positif dalam lima tahun terakhir sehingga keterhubungan antarsimpul logistik menjadi makin krusial. Ia mendorong integrasi data antara terminal pelabuhan, perusahaan pelayaran, depo, perusahaan angkutan truk, kawasan industri, dan pemerintah, lewat sistem National Logistics Ecosystem atau NLE, semacam platform data bersama yang menyatukan informasi logistik lintas pihak. Menurutnya, idealnya aliran informasi soal pergerakan barang bisa tersedia lebih dulu sebelum barangnya sendiri bergerak. Ia juga mendorong pengembangan angkutan barang berbasis kereta api sebagai alternatif menuju pelabuhan, yang sekaligus bisa membantu menekan truk over dimension over load atau ODOL, yakni truk yang muatan atau ukurannya melebihi batas yang diizinkan di jalan raya.
Praktisi kepelabuhanan dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Wahyono Bimarso, menambahkan bahwa terminal peti kemas Indonesia sebenarnya sudah memenuhi standar internasional. Masalah utama justru muncul setelah kontainer keluar dari area pelabuhan, karena kecepatan bongkar muat tidak banyak berarti apabila depo, gudang, jalan, dan sistem distribusi di darat tidak berkembang dengan laju yang sama.