Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) direvisi karena kebutuhan listrik nasional pada 2030 diproyeksikan melonjak ke kisaran 700-800 terawatt hour (TWh), satuan yang mengukur total listrik yang benar-benar dipakai masyarakat dan industri sepanjang setahun. Ini penting karena RUPTL adalah dokumen acuan berapa banyak pembangkit yang harus dibangun. Kalau proyeksi kebutuhan naik tajam sementara rencana pembangkit tidak ikut disesuaikan, ada risiko pasokan listrik tertinggal dari permintaan yang terus tumbuh.
Airlangga menyebut RUPTL yang berlaku saat ini baru merencanakan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), yakni ukuran seberapa besar listrik yang bisa dihasilkan sekaligus oleh seluruh pembangkit baru itu, dengan target rampung hingga 2034. Menurutnya, angka tersebut perlu dihitung ulang agar sejalan dengan kebutuhan energi yang naik, baik dari konsumsi rumah tangga maupun ekspansi sektor industri.
Selain mendorong revisi RUPTL, pemerintah juga mempercepat pengembangan energi surya sebagai bagian dari transisi energi. Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar proyek pembangkit listrik tenaga surya dikembangkan hingga kapasitas 100 gigawatt peak (GWp), satuan khusus yang mengukur kapasitas maksimal panel surya saat menyerap sinar matahari secara optimal.
Pemerintah berharap perluasan proyek panel surya ini mendukung target net zero emission, yaitu kondisi saat emisi karbon yang dilepas seimbang dengan yang diserap kembali sehingga tambahan emisi bersihnya nol, yang ditargetkan Indonesia capai pada 2060. Bila target 100 GWp itu terealisasi, pemerintah menyebut pencapaian net zero emission berpotensi dimajukan 10 hingga 15 tahun dari target semula.