Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pelaku usaha bahwa rencana merger dan akuisisi tidak boleh hanya dihitung dari nilai transaksi, efisiensi, atau prospek bisnis. Dampaknya terhadap struktur pasar dan persaingan usaha, menurut KPPU, harus sudah masuk pertimbangan sejak tahap perencanaan, karena mengabaikannya berisiko menimbulkan masalah hukum bagi perusahaan. Pesan ini disampaikan Ketua KPPU Gopprera Panggabean dan Anggota KPPU Aru Armando dalam forum bisnis di Jakarta, Selasa (17/11).
Gopprera menjelaskan KPPU bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mencakup penindakan praktik monopoli, penilaian transaksi merger dan akuisisi, serta pengawasan kemitraan usaha. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan persaingan usaha semestinya dipandang sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, bukan sekadar formalitas regulasi.
Aru menambahkan bahwa penilaian KPPU atas sebuah transaksi tidak berhenti pada besaran pangsa pasar atau tingkat konsentrasi industri, tetapi juga menyasar potensi perubahan perilaku perusahaan setelah transaksi, seperti kenaikan harga, penguatan kekuatan pasar, atau tertutupnya akses bagi pesaing. Dua kasus yang ia contohkan menunjukkan hasil berbeda: akuisisi Indocement atas Semen Grobogan ditemukan berpotensi menimbulkan dampak sepihak, dampak terkoordinasi, sekaligus tertutupnya akses pasar ready-mix bagi pesaing, sementara transaksi TikTok dan Tokopedia di sektor e-commerce hanya ditemukan potensi dampak sepihak tanpa indikasi dampak terkoordinasi atau tertutupnya akses pasar.
Dari perbandingan itu, Aru menekankan bahwa penilaian merger tidak bisa disamakan hanya berdasarkan ukuran perusahaan, melainkan harus melihat kondisi pasar dan insentif pelaku usaha pada masing-masing transaksi. Ia mendorong perusahaan menerapkan uji kelayakan risiko persaingan atau competition due diligence sejak awal perencanaan, yakni menganalisis struktur pasar, mendokumentasikan potensi efisiensi, dan berkonsultasi dengan KPPU bila diperlukan, agar kewajiban notifikasi merger menjadi bagian terintegrasi dari strategi bisnis, bukan dianggap beban administratif.
