Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menyidangkan dugaan persekongkolan tender terkait pemilihan penyedia investasi dan pengelola revitalisasi Pasar Desa Ciparay, Kabupaten Bandung. Sidang pemeriksaan saksi digelar Senin, 16 November 2026, dan menyoroti minimnya keterbukaan dalam proses pemilihan pemenang, termasuk tidak adanya pengumuman resmi yang bisa diakses pedagang maupun instansi pengadaan daerah. Perkara ini penting diikuti karena menyangkut bagaimana proyek infrastruktur publik berskala desa bisa diputuskan tanpa melalui jalur pengadaan yang semestinya.

Sidang yang dipimpin Anggota KPPU Budi Joyo Santoso, didampingi Ketua KPPU Gopprera Panggabean dan Anggota KPPU Aru Armando yang mengikuti secara daring, menghadirkan dua saksi. Saksi pertama, wirausahawan Tatang Gunawan, menyebut PT Pradasa sebagai pemenang beauty contest penyedia investasi dan pengelola pasar, namun menyatakan dirinya maupun sejumlah pedagang tidak pernah menemukan pengumuman proses tersebut, baik di papan pengumuman pasar maupun media elektronik. Ia juga menyinggung keberatan pedagang atas rencana relokasi pada Agustus-November 2024 yang dibarengi biaya sewa di lokasi baru, serta hak pedagang menempati lokasi lama yang menurutnya masih berlaku hingga 2025.

Saksi kedua, Muhammad Ridwan selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, mengakui unit kerjanya sama sekali tidak mengetahui pelaksanaan beauty contest tersebut dan baru mendapat informasi saat dimintai keterangan KPPU pada tahap penyelidikan. Penelusuran internal yang ia lakukan menemukan adanya komunikasi informal antara Pemerintah Desa Ciparay dengan salah satu staf bagian pengadaan soal tata cara beauty contest, namun tanpa pendampingan resmi dari unit pengadaan kabupaten dalam pelaksanaannya.

Majelis Komisi juga mendalami urgensi revitalisasi pasar serta kajian yang menjadi dasarnya, poin yang menurut Tatang masih perlu dipastikan kejelasannya. Sidang perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini akan berlanjut pada Kamis, 19 November 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi investigator KPPU.