Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yaitu kumpulan usulan perubahan, untuk Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kepada Komisi VI DPR RI, Senin (16/11). Penyerahan ini menandai mulainya pembahasan resmi revisi UU Kadin yang sudah berlaku hampir empat puluh tahun sejak 1987. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan DIM tersebut mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, yang mengoordinasikan penyusunannya bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian UMKM.

Menurut Kemendag, revisi ini diajukan karena pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk periode 2025-2029, target yang menurut mereka membutuhkan dunia usaha yang lebih terorganisasi lewat Kadin. DIM Pemerintah memuat enam pokok usulan. Pertama, menegaskan Kadin sebagai satu wadah induk yang mandiri dengan aturan organisasi yang disepakati lewat musyawarah nasional. Kedua, memperjelas fungsi Kadin dalam advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan pelaku usaha.

Ketiga, menyelaraskan kerja Kadin dengan kewenangan kementerian dan lembaga terkait, termasuk keterlibatan Kadin mendukung diplomasi ekonomi bersama perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Keempat, memperkuat peran Kadin dalam pendidikan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, dan kemitraan usaha besar dengan UMKM. Kelima, mewajibkan pendanaan Kadin dikelola secara transparan dan diaudit. Keenam, mengatur masa transisi bagi Kadin untuk menyesuaikan aturan internalnya setelah UU baru berlaku.

Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja tersebut menyepakati pembahasan RUU Kadin akan dilakukan lewat Panitia Kerja (Panja) khusus, dengan target pembahasan rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Ketua Panja RUU Kadin, Adisatrya Suryo Sulisto, menyatakan dukungannya terhadap pembaruan ini agar Kadin bisa menjadi penghubung yang lebih efektif antara dunia usaha dan pemerintah, termasuk mempererat keterkaitan antara usaha besar dan UMKM.