PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV), dahulu bernama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk, mengubah dan menambah keterbukaan informasi soal rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau yang lazim disebut rights issue, yang pertama kali diumumkan 28 Juli 2026. Perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 285.732.512 saham baru dengan nilai nominal Rp20 per saham. Dalam simulasi yang dipakai perusahaan, harga pelaksanaan diasumsikan Rp8.400 per saham, sehingga jika seluruh pemegang saham menebus haknya, dana yang terkumpul mencapai Rp2.400.153.100.800. Harga final baru akan ditetapkan dalam prospektus yang terbit setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 7 September 2026 menyetujui rencana ini dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan efektif pernyataan pendaftarannya.
Dana hasil rights issue akan dipakai untuk dua hal. Prioritas pertama adalah membayar pengambilalihan piutang dari PT Nextier Datamate Center (NDC), pemegang saham pengendali MGLV, kepada PT Nextier Askara Center (NAC) dan PT Nextier GenAI Center (NGC). Sisanya, kalau ada, dipakai untuk modal kerja, belanja modal, pengembangan bisnis, dan pembayaran utang usaha di lini bisnis pusat data (data center) Perseroan dan anak usahanya. Jika hanya pemegang saham pengendali yang menebus haknya, prioritas pembayaran piutang ke NAC dan NGC tetap didahulukan sebelum sisa dana dipakai untuk keperluan operasional. Berdasarkan tabel proforma di dokumen, kepemilikan NDC tidak berubah di 74,06 persen baik sebelum maupun sesudah rights issue karena NDC ikut menyetor proporsional, sementara pemegang saham publik yang tidak ikut menebus haknya berisiko terdilusi hingga maksimum 13,04 persen dari porsi kepemilikannya.
Dokumen ini juga mengoreksi pengungkapan sebelumnya soal pemilik manfaat akhir Perseroan. Berdasarkan data yang dilaporkan ke Kementerian Hukum pada 27 Februari 2026, pemilik manfaat MGLV adalah Glenn T Sugita, Suriyanto, dan Sugito Walujo. Perseroan kini menyatakan ketiganya merupakan kelompok yang terorganisasi karena pengendalian mereka dilakukan lewat satu entitas yang sama, yaitu NDC, mengoreksi keterbukaan informasi penawaran tender wajib pada 13 April 2026 yang sebelumnya menyebut ketiganya bukan kelompok terorganisasi. Persetujuan RUPS untuk rencana ini harus didapat dari pemegang saham independen, bukan dari NDC selaku pengendali, dengan syarat kuorum kehadiran dan persetujuan lebih dari separuh saham berhak suara milik pemegang saham independen.