PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) menggelar paparan publik tahunan secara daring melalui Microsoft Teams pada Jumat, 30 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB. Perseroan diwakili oleh Presiden Direktur Max Sunarcia, Direktur Lia Prilianty, Direktur Susan Samantha, dan Sekretaris Perusahaan Lophiga Surbakti. Acara ini dihadiri 13 peserta dari luar manajemen dan karyawan Perseroan, enam di antaranya mengajukan pertanyaan seputar kinerja keuangan, pelepasan anak usaha, harga saham, dan kepatuhan free float.
Dalam sesi tanya jawab, manajemen mengungkap bahwa laba bersih di luar pos non-recurring, yang mencerminkan kesehatan operasional inti bisnis pergudangan, melonjak 114,5 persen menjadi Rp108,1 miliar. Di sisi lain, Perseroan mengonfirmasi telah melepas seluruh saham di anak usahanya, PT Mega Jaya Lestari, yang berujung pada kerugian. Manajemen menyebut penjualan itu sebagai langkah merampingkan portofolio lahan non-produktif dan menyebut kerugiannya bersifat satu kali, tidak berkaitan dengan kinerja operasional utama.
Sejumlah investor, yakni Saha, Amran, Hans, dan Rinaldi, menyoroti harga saham MMLP yang sudah turun sekitar 60 persen dari harga tender offer wajib Rp580 per saham saat Grup Astra mengambil alih mayoritas saham MMLP, serta menanyakan kemungkinan pembelian kembali saham (buyback). Manajemen hanya menjawab akan terus memperkuat fundamental dan kinerja operasional, tanpa memberi rencana atau anggaran buyback yang konkret. Soal kepatuhan free float, yakni porsi saham yang beredar di tangan publik di luar pemegang saham pengendali, manajemen menyebut Perseroan mendapat kelonggaran waktu hingga 31 Maret 2029 karena kapitalisasi pasarnya saat ini di bawah Rp5 triliun, sembari menyatakan masih mengevaluasi langkah yang bisa ditempuh.
Terkait ekspansi, manajemen menyebut telah meresmikan proyek gudang baru di Blok H, Cibitung, pada September 2026, namun tidak merinci rencana penambahan kapasitas lain untuk 2026-2027. Soal dividen, Perseroan menyatakan keputusannya akan bergantung pada persetujuan pemegang saham dalam RUPS mendatang, dengan mempertimbangkan laba bersih, likuiditas, dan belanja modal.