Ojol Pekerja atau Mitra? Pemerintah Belum Ambil Sikap

Status hukum pengemudi ojek online kembali jadi bahan perdebatan seiring makin besarnya ekonomi berbasis aplikasi. Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana, apakah pengemudi ojol perlu diakui sebagai pekerja atau buruh dengan segala haknya, atau tetap dalam skema kemitraan seperti selama ini. Pilihan ini penting karena akan menentukan apakah jutaan pengemudi mendapat perlindungan seperti pekerja pada umumnya, atau tetap bekerja dengan status yang lebih longgar namun minim jaminan.

Perbedaan sikap ini terlihat jelas di lapangan. Sebagian pengemudi mendorong agar mereka diakui sebagai pekerja atau buruh, sementara Konfederasi Serikat Ojol Sulawesi Selatan (KSOS) justru menegaskan pengemudi ojol lebih tepat berstatus sebagai pekerja mandiri yang mempertahankan skema kemitraan karena memberi keleluasaan mengatur pola kerja sendiri.

Akademisi Universitas Hasanuddin, Rizal Pauzi, menilai perbedaan sikap KSOS dengan kelompok lain justru menunjukkan bahwa aspirasi pengemudi ojol tidak seragam, sehingga pemerintah tidak bisa menjadikan satu suara sebagai wakil semua pengemudi. Ia menyebut persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti istilah, melainkan harus melihat sejauh mana platform mengontrol pengemudi, seberapa bebas pengemudi menentukan jam kerja, dan bagaimana pola pemberian imbalan diatur.

Rizal menambahkan, karakter pengemudi ojol pun beragam, ada yang bergantung penuh pada satu aplikasi, ada yang memakai beberapa platform sekaligus, dan tidak sedikit yang punya usaha lain di luar mengemudi. Menurutnya, keragaman ini harus jadi pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan status hukum pengemudi ojol, sebab kebijakan yang menyamaratakan semua pengemudi berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.