Pemerintah Tertibkan Impor Baju Bekas, Longgarkan Bahan Baku Tekstil

Pemerintah menegaskan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih menjadi sektor strategis bagi perekonomian nasional, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (22/9). Pemerintah berencana memperkuat daya saing industri ini dari hulu hingga hilir sekaligus membuka ruang investasi baru, di tengah tekanan persaingan global maupun impor ilegal yang selama ini merugikan produsen dalam negeri.

Menurut Airlangga, sektor TPT menyumbang sekitar 0,97 persen dari produk domestik bruto, menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, dan mencatatkan nilai ekspor sekitar US$12 miliar. Tingkat pemakaian kapasitas pabrik tekstil saat ini berada di kisaran 75 persen, yang berarti masih ada ruang bagi pabrik untuk menambah produksi tanpa perlu membangun fasilitas baru.

Kinerja perdagangan sektor ini timpang antara hulu dan hilir. Untuk bahan baku tekstil, Indonesia masih berposisi sebagai net importer dengan nilai impor sekitar US$8,4 miliar berbanding ekspor sekitar US$3,1 miliar. Sebaliknya, sektor pakaian jadi mencatat surplus, dengan ekspor sekitar US$8,7 miliar dibanding impor sekitar US$690 juta. Untuk mendorong pasokan bahan baku sekaligus melindungi produsen garmen lokal, pemerintah akan meninjau ulang aturan Pertek, yakni izin teknis yang menjadi syarat impor bahan baku, dan meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai menertibkan impor pakaian bekas yang masuk lewat jalur kiloan maupun ball press.

Pemerintah juga membuka kemudahan sertifikasi halal untuk bahan baku berbasis kulit guna mendukung industri tekstil dan alas kaki. Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan industri tekstil bukan tergolong sunset industry atau industri yang mulai ditinggalkan, sehingga masih terbuka peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan reinvestasi maupun menambah modal kerja.