Penerimaan Pajak Tumbuh 23,7 Persen jadi Rp1.224,3 T

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai Rp1.224,3 triliun, tumbuh 23,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ia menegaskan capaian itu diraih tanpa menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan jenis pajak baru. Pernyataan ini disampaikan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 10 September 2026.

Purbaya menjelaskan, kenaikan penerimaan ditopang oleh perbaikan administrasi, pengawasan, dan tata kelola perpajakan, termasuk upaya menutup celah kebocoran dalam sistem pemungutan pajak. Ia menyebut pendekatan ini sebagai cara pemerintah memperluas basis penerimaan tanpa menambah beban baru bagi wajib pajak yang sudah patuh.

Di sisi belanja, realisasi anggaran negara per Juli 2026 tercatat Rp1.969,6 triliun, tumbuh 18,62 persen secara tahunan. Dengan kombinasi penerimaan dan belanja tersebut, defisit APBN berada di angka Rp235,6 triliun atau setara 0,91 persen produk domestik bruto. Purbaya memperkirakan defisit akan melebar menjadi 2,85 persen PDB pada akhir tahun, dan menyebut desain anggaran saat ini diarahkan agar defisit tetap terkendali hingga Desember.

Kementerian Keuangan belum mempublikasikan rincian lengkap realisasi APBN untuk Juli dan Agustus 2026, sehingga data resmi paling detail masih mengacu pada realisasi semester I. Per Juni, pendapatan negara tercatat Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4 persen, dengan penerimaan pajak Rp1.035,7 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp145 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp271 triliun, dan hibah Rp7 miliar. Belanja negara pada periode itu mencapai Rp1.656 triliun, dengan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.298,6 triliun atau tumbuh 29,4 persen, sementara defisit saat itu masih di level 0,76 persen PDB.