Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan telah mendapat izin langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut dugaan permainan mafia dalam perdagangan beras. Amran mengatakan Presiden Prabowo merespons laporannya dengan instruksi untuk melanjutkan penyelidikan tanpa ragu. Langkah ini menyusul temuan sejumlah produk beras, termasuk beras fortifikasi atau beras yang diklaim mengandung tambahan gizi tertentu, yang diduga tidak sesuai dengan informasi pada kemasannya. Isu ini penting karena menyangkut harga bahan pangan pokok yang selama ini disubsidi pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Amran memberi contoh konkret dari temuan tersebut, yaitu satu produk beras fortifikasi yang dijual seharga Rp56.000 per kilogram, padahal menurut hasil uji laboratorium nilai sebenarnya hanya sekitar Rp13.000 per kilogram. Ia menyebut klaim kandungan gizi pada kemasan diibaratkan seperti emas, sementara isi sebenarnya disamakan dengan besi berkarat, artinya kandungan yang dijanjikan jauh berbeda dari kenyataan. Pemerintah menghitung potensi keuntungan dari selisih harga tersebut bisa mencapai sekitar Rp300 juta untuk satu truk bermuatan 10 ton, dengan asumsi margin sekitar Rp30.000 per kilogram.
Amran menegaskan proses pengungkapan kasus ini akan terus berlanjut karena menyangkut kepentingan konsumen yang berpotensi dirugikan akibat membayar harga tinggi berdasarkan klaim yang keliru pada label. Ia menyebut pemerintah akan mengumumkan hasil tindak lanjut atas temuan ini dalam waktu dekat, yang menurutnya kemungkinan pekan depan.
Amran menyampaikan komitmen untuk terus mengejar praktik yang dianggap merugikan masyarakat kecil ini, dengan menyebut beras sebagai barang bersubsidi yang menyentuh langsung ekonomi rakyat kecil. Ia meminta dukungan publik atas langkah penindakan tersebut sembari menegaskan kesiapannya menghadapi risiko dari proses pengungkapan kasus ini.