PT Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) menjawab permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia melalui surat tanggal 10 November 2026, menanggapi 14 pertanyaan terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan CV Titan. Perseroan menjelaskan CV Titan adalah salah satu pihak ketiga pendukung pekerjaannya, dengan kewajiban sebesar Rp1 miliar yang jatuh tempo pada 2 Desember 2025 dan tidak terbayar karena arus kas Perseroan tidak mencukupi. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus Perseroan berada dalam PKPU Sementara melalui Putusan Nomor 269/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst pada 28 Oktober 2026, berlaku 45 hari, dengan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas, serta Muhammad Rizky Maulana, S.H. dan Saghara Luthfillah Fazari, S.H., M.H. sebagai Tim Pengurus.
Perseroan menegaskan permohonan PKPU bukan transaksi material menurut POJK 17/2020 karena bukan transaksi yang dilakukan Perseroan sendiri, namun tetap mengukurnya untuk kehati-hatian. Berdasarkan laporan keuangan interim per 30 September 2025, ekuitas Perseroan negatif Rp7,75 miliar alias defisiensi modal, dengan total aset Rp121,99 miliar dan total liabilitas Rp129,75 miliar. Karena ekuitas negatif, ambang batas transaksi material dihitung dari 10 persen total aset, yakni Rp12,19 miliar, sehingga utang ke CV Titan sebesar Rp1 miliar atau 0,82 persen dari total aset berada di bawah ambang itu. Perseroan sendiri mengakui bahwa yang berdampak material bukan nilai utang itu, melainkan akibat hukum putusan PKPU yang menjangkau seluruh kewajiban Perseroan.
Total tagihan yang tercatat untuk keperluan PKPU mencapai Rp132,91 miliar dari 122 kreditur, terdiri dari kreditur preferen Rp8,96 miliar dari 4 kreditur, kreditur separatis Rp70,05 miliar dari 1 kreditur, dan kreditur konkuren Rp53,9 miliar dari 117 kreditur. Selain CV Titan, permohonan PKPU juga mencantumkan kewajiban kepada PT The Master Steel Manufactory sebesar Rp281 juta dan PT Bhirawa Steel sebesar Rp1,396 miliar, yang dicantumkan untuk memenuhi syarat lebih dari satu kreditur dalam pengajuan PKPU. Rapat kreditur pertama telah berlangsung 6 November 2026, batas akhir pengajuan tagihan kreditur adalah 12 November 2026, rapat pencocokan piutang dijadwalkan 26 November 2026, dan rencana perdamaian akan dimintakan persetujuan kreditur pada 8 Desember 2026 sebelum sidang permusyawaratan hakim pada 14 Desember 2026.
Perseroan juga mengungkapkan bahwa permohonan PKPU sebelumnya, perkara Nomor 169/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan Mei 2026, telah ditolak pengadilan. Selain itu, Perseroan sedang menjalani proses banding atas perkara perdata Nomor 794/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst dengan PT KA Properti Manajemen sebagai penggugat terkait dugaan wanprestasi, setelah Perseroan dinyatakan kalah di tingkat pertama dan kini perkara berada di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.