Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, dibarengi rencana menurunkan defisit anggaran, yakni selisih belanja dan pendapatan negara yang biasanya ditutup dengan utang, ke sekitar 2,4 persen dari total nilai ekonomi nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut target itu bukan angka asal optimistis, melainkan didasarkan pada perbaikan kondisi ekonomi yang sudah terlihat sepanjang 2026. Target setinggi ini penting bagi pembaca karena akan menentukan arah belanja negara, subsidi, dan bantuan sosial pada tahun anggaran berikutnya.
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026, dan pemerintah memperkirakan kuartal III serta IV 2026 bisa berada di atas 5,5 persen. Proyeksi itu ditopang oleh sektor manufaktur yang masih dalam fase berkembang, kinerja ekspor yang bertahan baik, dan belanja pemerintah yang dijaga tetap mengalir. Suahasil menyebut Presiden Prabowo Subianto memang meminta target tinggi, dengan mengutip ungkapan agar bercita-cita setinggi mungkin meski hasil akhirnya bisa saja meleset dari sasaran.
Pertumbuhan PDB dibanding triwulan yang sama tahun lalu. Turun 0,32 poin dibanding Triwulan I 2026.
Sumber: Badan Pusat Statistik, [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010. Diolah The Signal.
Untuk mengejar pertumbuhan 6 persen, pemerintah akan mengandalkan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menyumbang sekitar 53 sampai 54 persen dari total perekonomian nasional, dengan APBN dipakai memberi bantuan sosial dan meringankan beban keluarga. Selain itu pemerintah mengandalkan investasi, dengan Danantara diberi peran mengonsolidasikan aset-aset badan usaha milik negara agar lebih menarik bagi investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Belanja negara juga akan diarahkan ke sektor yang efeknya menyebar luas ke perekonomian, bukan sekadar terserap di satu titik.
Pemerintah lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan memperketat pengawasan devisa hasil ekspor, yaitu uang hasil penjualan barang ke luar negeri yang wajib masuk ke sistem keuangan domestik. Pengawasan ini menyasar praktik under-invoicing, yaitu perusahaan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari yang sebenarnya, serta transfer pricing, yakni pengaturan harga transaksi antara perusahaan yang saling terafiliasi. Kedua praktik itu selama ini dianggap mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor.