Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua memaparkan tiga strategi pemerintah dalam menarik dan mengelola investasi: perencanaan, kemudahan eksekusi berusaha, dan pemberian insentif fiskal. Tujuannya memastikan modal yang masuk ke Indonesia benar-benar memperkuat industri dalam negeri dan membangun rantai pasok, bukan sekadar menambah angka realisasi. Ini relevan karena hilirisasi, yakni pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri, kini menyumbang hampir sepertiga dari seluruh realisasi investasi nasional.

Sebagai dasar perencanaan, kementerian mengacu pada Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis 2022-2023 yang memetakan 28 komoditas di delapan sektor, mencakup migas, minerba, perkebunan dan kehutanan, hingga perikanan dan kelautan. Menurut kementerian, peta jalan ini memproyeksikan potensi investasi hingga US$618,1 miliar dan penciptaan tiga juta lapangan kerja baru, meski angka tersebut merupakan proyeksi pemerintah, bukan realisasi yang sudah terjadi.

Untuk mempermudah eksekusi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, yang mengganti pendekatan seragam dengan proses perizinan yang disesuaikan tingkat risiko masing-masing usaha dan terintegrasi lewat sistem Online Single Submission (OSS). Di sisi insentif, pemerintah menawarkan tax allowance atau pengurangan penghasilan kena pajak, tax holiday atau pembebasan pajak sementara, fasilitas masterlist, serta super tax deduction, yaitu potongan pajak tambahan bagi perusahaan yang membiayai pelatihan tenaga kerja atau riset dan pengembangan.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi sektor hilirisasi sepanjang semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun, setara 29,7 persen dari total realisasi investasi nasional dan naik 6,9 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penanaman modal asing menyumbang Rp212,8 triliun atau 70,9 persen dari angka tersebut, sedangkan penanaman modal dalam negeri menyumbang Rp87,3 triliun atau 29,1 persen. Sebanyak 75,7 persen dari realisasi investasi hilirisasi, setara Rp227,3 triliun, berasal dari proyek yang berlokasi di luar Pulau Jawa.