Indonesia menegaskan sikapnya dalam pembahasan rencana interkoneksi listrik kawasan, ASEAN Power Grid, di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-49 yang berlangsung di Manila, Filipina. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa proyek penyambungan jaringan listrik antarnegara ASEAN ini harus tetap memperhatikan aturan dan kepentingan masing-masing negara, bukan sekadar menyatukan sistem kelistrikan kawasan. Sikap ini penting karena menyangkut sejauh mana Indonesia bersedia membuka sistem ketenagalistrikannya untuk terhubung dengan negara tetangga.
Pembahasan ini merupakan bagian dari agenda besar yang diusung Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku ketua KTT, yang menempatkan konektivitas energi sebagai salah satu dari tiga prioritas utama keketuaannya tahun ini, bersama isu perdamaian dan keamanan serta pemberdayaan masyarakat. Dalam rangkaian pertemuan yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto, para pemimpin ASEAN turut mengadopsi Deklarasi Mineral Kritis ASEAN pada 15 November 2026, sebagai landasan kerja sama memperkuat rantai pasok mineral strategis di kawasan.
Selain deklarasi tersebut, sejumlah dokumen teknis lain juga menjadi bagian agenda energi KTT, yakni rencana kerja Komite Konsultatif ASEAN Power Grid, kerangka perencanaan regional untuk jaringan listrik ASEAN, dan laporan proyeksi energi kawasan edisi kesembilan. Secara keseluruhan, lebih dari seratus dokumen kerja sama diajukan dalam rangkaian KTT ASEAN tahun ini, dengan Filipina menargetkan rampungnya 19 capaian prioritas di bidang ekonomi pada akhir 2026. Indonesia menyebut perhatiannya pada kerja sama mineral kritis ditujukan untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, mengingat kebutuhan mineral strategis diperkirakan terus naik seiring perkembangan teknologi dan transisi energi.
