PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) mengajukan rencana penarikan 514.213.400 lembar saham, atau 8,31 persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor perusahaan, melalui pengurangan modal. Saham yang akan ditarik ini berasal dari program pembelian kembali saham (buyback) yang dijalankan perusahaan dalam tujuh periode sejak 19 April 2021 hingga 5 Agustus 2025, dengan total realisasi 564.213.400 saham atau 9,12 persen dari modal. Dari jumlah itu, RUPSLB 18 November 2025 sudah lebih dulu mengalokasikan 50.000.000 saham untuk Program Insentif Jangka Panjang 2026-2030 bagi manajemen dan direksi, sehingga sisa 514.213.400 saham itulah yang kini diajukan untuk ditarik dan dihapus dari modal perusahaan.
Jika disetujui, jumlah saham beredar ROTI akan turun dari 6.186.488.388 menjadi 5.672.275.488 lembar. Karena saham yang dihapus adalah saham treasuri milik perusahaan sendiri, bukan milik pemegang saham lain, porsi kepemilikan setiap pemegang saham yang ada justru naik tanpa mereka menambah modal. Porsi PT Indoritel Makmur Internasional Tbk naik dari 25,77 persen menjadi 28,11 persen, Demeter Indo Investment Pte. Ltd. dari 22,16 persen menjadi 24,17 persen, Bonlight Investments Limited dari 20,79 persen menjadi 22,67 persen, Pasco Shikishima Corporation dari 8,50 persen menjadi 9,27 persen, Lief Holdings Pte. Ltd. dari 6,06 persen menjadi 6,61 persen, dan saham milik masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5 persen naik dari 7,60 persen menjadi 8,29 persen.
Perusahaan menyebut langkah ini sebagai upaya menjaga stabilitas perdagangan saham, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjadi langkah awal menambah porsi saham yang beredar bebas di publik (free float). Rencana ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB pada Selasa, 15 Desember 2026, dengan jadwal pendukung berupa pemberitahuan agenda ke OJK pada 30 Oktober 2026, pengumuman RUPSLB pada 6 November 2026, penetapan daftar pemegang saham yang berhak hadir pada 20 November 2026, dan panggilan rapat pada 23 November 2026. Setelah RUPSLB, perusahaan masih harus memasang pengumuman koran soal pengurangan modal, dan memberi waktu 60 hari kalender bagi kreditor yang keberatan sebelum Kementerian Hukum menerbitkan surat keputusan resmi.