Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Rig Tenders Indonesia Tbk (RIGS) yang digelar pada 10 November 2026 di Jakarta Selatan dihadiri pemegang saham yang mewakili 502.837.433 saham, atau 82,55 persen dari total 609.130.000 saham perusahaan. Keenam agenda rapat disetujui dengan suara setuju 502.482.933 saham atau 99,93 persen, dan suara menolak 354.500 saham atau 0,07 persen, tanpa ada suara abstain.

Pemegang saham menetapkan laba bersih tahun buku yang berakhir 30 Juni 2026 digunakan untuk menutup saldo akumulasi kerugian perusahaan, bukan untuk dana cadangan maupun dividen. Dengan keputusan itu, RIGS tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku tersebut. Rapat juga melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 1 Juli 2026 hingga 30 Juni 2027, serta menetapkan honorarium dan tunjangan direksi dan komisaris untuk periode yang sama.

Rapat juga menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha terbaru dari Badan Pusat Statistik, sebagai syarat sistem perizinan berusaha elektronik yang berlaku di Indonesia. Direksi diberi kuasa menuangkan perubahan itu ke akta notaris dan mengajukan persetujuannya ke Kementerian Hukum, OJK, dan Bursa Efek Indonesia. Pada agenda keenam, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan dengan hormat lalu diangkat kembali untuk masa jabatan baru hingga penutupan RUPST tahun 2031: Hadi Sunarto sebagai Presiden Komisaris, Ratna Sari Suhartono sebagai Komisaris, dan Mikrowa Kirana sebagai Komisaris Independen, didampingi Kartika Hadi sebagai Presiden Direktur serta Stefano Katianda, Iriawan Hartana, dan Henrie Christian Wijaya Lauw sebagai Direktur.

Dalam sesi tanya jawab pada agenda pertama, kuasa pemegang saham Michael Winaryo, yang mewakili Stanley Winaryo Ng (pemilik 4.769.500 saham) dan Guandra Winaryo Ng (pemilik 5.729.900 saham), mengajukan pertanyaan terkait pengesahan Laporan Tahunan sebelum keputusan diambil.