11 November 2026
Inti aturan ini adalah penghapusan denda pajak, bukan pengurangan utang pajaknya: kalau Wajib Pajak masih punya ketetapan dengan utang pokok, melunasi utang itu membuat dendanya dihapus 100 persen. Kalau ketetapannya hanya berisi denda tanpa utang pokok,…
4 November 2026
Yang berubah adalah besaran potongan sanksi administratif pajaknya dibuat menurun bertahap: bisa sampai 100 persen kalau wajib pajak menuntaskan kewajibannya sebelum akhir Desember 2026, lalu turun menjadi 50 persen pada awal 2027 dan 25 persen pada…
1 November 2026
Yang berubah secara konkret: Indonesia resmi menjadi negara ke-41 yang menandatangani kesepakatan tukar-menukar data pajak perusahaan multinasional raksasa, dengan jadwal pertukaran data mulai 2027. Yang kena dampak langsung adalah perusahaan multinasional…
31 Oktober 2026
Di balik angka total yang terlihat solid, arah tiap sektor sebenarnya berbeda-beda. Pajak dari transaksi dagang elektronik lintas negara dan dari pengadaan barang pemerintah sama-sama mempercepat laju, bahkan setoran dari pengadaan pemerintah dalam sembilan…
29 Oktober 2026
Yang berubah di sini adalah bentuk pengakuan, bukan angka: DJP Sulselbartra memberi penghargaan kepatuhan pajak lewat ajang Tax Gathering 2026, dengan PT Ceria Nugraha Indotama sebagai salah satu penerima yang disebut dalam rilis ini. Pihak yang jelas…
26 Oktober 2026
Perubahan intinya ada di urutan pembayaran: kalau sebelumnya cicilan wajib pajak dibagi proporsional antara utang pajak pokok dan sanksinya, sekarang pembayaran dipakai melunasi utang pokok dulu, sisanya baru dihitung untuk sanksi atau denda keterlambatan.…
23 Oktober 2026
Dari angka yang dipaparkan, porsi terbesar penerimaan pajak NTB datang dari sektor administrasi pemerintahan, sekitar 42 persen dari total Rp2,18 triliun, jauh di atas sektor perdagangan maupun akomodasi hotel dan restoran yang biasanya identik dengan geliat…
21 Oktober 2026
Yang berubah secara konkret adalah besaran keringanan sanksi pajak diberikan bertahap, hapus penuh dari 8 Oktober sampai 31 Desember 2026, lalu turun jadi separuh pada Januari hingga Maret 2027, dan terus mengecil sampai pertengahan 2027. Artinya wajib pajak…
13 Oktober 2026
Yang berubah secara konkret adalah urutan pembayaran utang pajak. Sebelumnya, uang yang dibayarkan wajib pajak dibagi rata antara pokok utang dan sanksi atau denda, tapi sekarang pembayaran itu dipakai melunasi pokok utang dulu, baru sisanya untuk denda,…
7 Oktober 2026
Aturan ini menambah syarat konkret: perusahaan yang mau jadi penyedia printer meterai digital wajib berbadan hukum Indonesia, taat pajak, dan menyimpan pusat data di dalam negeri, bukan di server luar negeri. Yang terdampak langsung adalah perusahaan…
2 Oktober 2026
Yang berubah bukan besaran pajaknya, melainkan cara pemungutannya: mulai hari ini, empat marketplace yang ditunjuk otomatis memotong 0,5 persen dari nilai penjualan pedagang sebagai setoran pajak penghasilan, menggantikan cara lama di mana pedagang menghitung…
28 September 2026
Yang berubah bukan aturannya, melainkan waktunya: pedagang online di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli akan mulai dipotong otomatis 0,5 persen dari nilai transaksinya begitu barang terjual, setelah jadwal ini mundur dua kali dari rencana awal Juli 2026.…
25 September 2026
Yang berubah secara konkret bukan cuma jumlah penerimaan, tapi komposisinya: pajak atas transaksi jual beli barang dan jasa (PPN Dalam Negeri) melonjak 246,41 persen, sementara pajak dari laba perusahaan (PPh Badan) justru turun 10,45 persen. Yang paling…
21 September 2026
Yang berubah di sini baru sebatas klaim lawan bantahan: akun anonim di media sosial mengklaim membobol basis data Coretax dan mengunggah sampel data seperti NPWP, kata sandi, dan alamat wajib pajak, sementara DJP setelah memeriksa internal menyatakan ada…
17 September 2026
Yang berubah bukan cuma soal total, tapi juga daftar pemungutnya: DJP menambah dua platform asing baru, STAAH Limited dan Aghanim Inc., sebagai pemungut pajak transaksi digital, sementara Expedia Lodging Partner Services Sarl dicabut statusnya. Dari 277…
16 September 2026
Perubahan konkretnya, Bimo membatalkan penempatan pejabat yang masuk daftar rotasi DJP tanpa melalui proses assessment talent management, dan mengembalikan mereka ke jabatan semula, sementara pejabat yang sudah mengikuti seleksi resmi tetap dirotasi sesuai…
3 September 2026
Yang berubah di sini bukan aturan baru, melainkan terbukanya alasan kenapa Jawa Barat cuma kebagian Rp1,2 triliun dana bagi hasil pajak sementara DKI Jakarta dapat Rp22,4 triliun, padahal dana bagi hasil ini adalah uang pajak yang dikumpulkan pusat lalu…
3 September 2026
Yang berubah di sini adalah kepastian aturan pajak saat BUMN digabung atau dipecah dalam program perampingan dari 1.074 badan usaha menjadi sekitar 300 entitas. Lewat fasilitas nilai buku, pajak atas aset yang dipindah antarperusahaan BUMN tidak dihapus,…
12 Agustus 2026
Purbaya dan DJP kompak membantah ada pajak baru untuk kontrakan, tapi keduanya tidak membantah bahwa pemerintah tetap mengejar target menaikkan rasio pajak terhadap ekonomi nasional, dari sekitar 10 persen menjadi 10,16 sampai 10,5 persen tahun depan. Rasio…