Kamis, 12 November 2026 · 16.53 WIB
IHSG 5.250,90 ▲2,66% USD/IDR 18.228 ▲0,49% Emas (spot) Rp2.311rb ▼0,88%
Topik

DJP

19 artikel · terakhir 11 November 2026

11 November 2026

Sanksi Pajak Bisa Dihapus 100 Persen Lewat PMK-71 Sampai 2028

Inti aturan ini adalah penghapusan denda pajak, bukan pengurangan utang pajaknya: kalau Wajib Pajak masih punya ketetapan dengan utang pokok, melunasi utang itu membuat dendanya dihapus 100 persen. Kalau ketetapannya hanya berisi denda tanpa utang pokok,…

4 November 2026

DJP Tawarkan Potongan Sanksi Pajak 100% hingga Akhir 2026

Yang berubah adalah besaran potongan sanksi administratif pajaknya dibuat menurun bertahap: bisa sampai 100 persen kalau wajib pajak menuntaskan kewajibannya sebelum akhir Desember 2026, lalu turun menjadi 50 persen pada awal 2027 dan 25 persen pada…

1 November 2026

Indonesia Teken Pakta Pajak Global, Tukar Data Mulai 2027

Yang berubah secara konkret: Indonesia resmi menjadi negara ke-41 yang menandatangani kesepakatan tukar-menukar data pajak perusahaan multinasional raksasa, dengan jadwal pertukaran data mulai 2027. Yang kena dampak langsung adalah perusahaan multinasional…

31 Oktober 2026

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp58,75 Triliun per September

Di balik angka total yang terlihat solid, arah tiap sektor sebenarnya berbeda-beda. Pajak dari transaksi dagang elektronik lintas negara dan dari pengadaan barang pemerintah sama-sama mempercepat laju, bahkan setoran dari pengadaan pemerintah dalam sembilan…

29 Oktober 2026

DJP Sulselbartra Ganjar Penghargaan Wajib Pajak Patuh

Yang berubah di sini adalah bentuk pengakuan, bukan angka: DJP Sulselbartra memberi penghargaan kepatuhan pajak lewat ajang Tax Gathering 2026, dengan PT Ceria Nugraha Indotama sebagai salah satu penerima yang disebut dalam rilis ini. Pihak yang jelas…

26 Oktober 2026

DJP Rombak Aturan Pembayaran Pajak, Sanksi Bisa Hapus 100%

Perubahan intinya ada di urutan pembayaran: kalau sebelumnya cicilan wajib pajak dibagi proporsional antara utang pajak pokok dan sanksinya, sekarang pembayaran dipakai melunasi utang pokok dulu, sisanya baru dihitung untuk sanksi atau denda keterlambatan.…

23 Oktober 2026

Pajak NTB Tembus Rp2,18 Triliun, Tumbuh 15,36%

Dari angka yang dipaparkan, porsi terbesar penerimaan pajak NTB datang dari sektor administrasi pemerintahan, sekitar 42 persen dari total Rp2,18 triliun, jauh di atas sektor perdagangan maupun akomodasi hotel dan restoran yang biasanya identik dengan geliat…

21 Oktober 2026

Sanksi Pajak Bisa Dihapus Penuh Sampai Desember 2026

Yang berubah secara konkret adalah besaran keringanan sanksi pajak diberikan bertahap, hapus penuh dari 8 Oktober sampai 31 Desember 2026, lalu turun jadi separuh pada Januari hingga Maret 2027, dan terus mengecil sampai pertengahan 2027. Artinya wajib pajak…

13 Oktober 2026

Aturan Baru DJP: Pembayaran Pajak Dahulukan Pokok Utang

Yang berubah secara konkret adalah urutan pembayaran utang pajak. Sebelumnya, uang yang dibayarkan wajib pajak dibagi rata antara pokok utang dan sanksi atau denda, tapi sekarang pembayaran itu dipakai melunasi pokok utang dulu, baru sisanya untuk denda,…

7 Oktober 2026

DJP Atur Syarat Penyedia Printer Meterai Digital

Aturan ini menambah syarat konkret: perusahaan yang mau jadi penyedia printer meterai digital wajib berbadan hukum Indonesia, taat pajak, dan menyimpan pusat data di dalam negeri, bukan di server luar negeri. Yang terdampak langsung adalah perusahaan…

2 Oktober 2026

Pajak Penjual Online Mulai Dipungut, Lebih Cepat Sebulan

Yang berubah bukan besaran pajaknya, melainkan cara pemungutannya: mulai hari ini, empat marketplace yang ditunjuk otomatis memotong 0,5 persen dari nilai penjualan pedagang sebagai setoran pajak penghasilan, menggantikan cara lama di mana pedagang menghitung…

28 September 2026

Marketplace Pungut PPh Pedagang Online Mulai 1 November

Yang berubah bukan aturannya, melainkan waktunya: pedagang online di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli akan mulai dipotong otomatis 0,5 persen dari nilai transaksinya begitu barang terjual, setelah jadwal ini mundur dua kali dari rencana awal Juli 2026.…

25 September 2026

Penerimaan Pajak Kalsel Tumbuh 29,72 Persen ke Rp8,57 T

Yang berubah secara konkret bukan cuma jumlah penerimaan, tapi komposisinya: pajak atas transaksi jual beli barang dan jasa (PPN Dalam Negeri) melonjak 246,41 persen, sementara pajak dari laba perusahaan (PPh Badan) justru turun 10,45 persen. Yang paling…

21 September 2026

Data Coretax Diklaim Bocor, DJP Bantah Ada Kejanggalan

Yang berubah di sini baru sebatas klaim lawan bantahan: akun anonim di media sosial mengklaim membobol basis data Coretax dan mengunggah sampel data seperti NPWP, kata sandi, dan alamat wajib pajak, sementara DJP setelah memeriksa internal menyatakan ada…

17 September 2026

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp57,23 Triliun per Agustus

Yang berubah bukan cuma soal total, tapi juga daftar pemungutnya: DJP menambah dua platform asing baru, STAAH Limited dan Aghanim Inc., sebagai pemungut pajak transaksi digital, sementara Expedia Lodging Partner Services Sarl dicabut statusnya. Dari 277…

16 September 2026

Bimo Batalkan Rotasi Pejabat Pajak Tanpa Seleksi

Perubahan konkretnya, Bimo membatalkan penempatan pejabat yang masuk daftar rotasi DJP tanpa melalui proses assessment talent management, dan mengembalikan mereka ke jabatan semula, sementara pejabat yang sudah mengikuti seleksi resmi tetap dirotasi sesuai…

3 September 2026

Jabar Selidiki Sebab DBH Pajak Tertinggal dari Jakarta

Yang berubah di sini bukan aturan baru, melainkan terbukanya alasan kenapa Jawa Barat cuma kebagian Rp1,2 triliun dana bagi hasil pajak sementara DKI Jakarta dapat Rp22,4 triliun, padahal dana bagi hasil ini adalah uang pajak yang dikumpulkan pusat lalu…

3 September 2026

DJP Perjelas Pajak untuk Restrukturisasi BUMN Rp806 Triliun

Yang berubah di sini adalah kepastian aturan pajak saat BUMN digabung atau dipecah dalam program perampingan dari 1.074 badan usaha menjadi sekitar 300 entitas. Lewat fasilitas nilai buku, pajak atas aset yang dipindah antarperusahaan BUMN tidak dihapus,…

12 Agustus 2026

Purbaya: Pajak Kontrakan Bukan Aturan Baru

Purbaya dan DJP kompak membantah ada pajak baru untuk kontrakan, tapi keduanya tidak membantah bahwa pemerintah tetap mengejar target menaikkan rasio pajak terhadap ekonomi nasional, dari sekitar 10 persen menjadi 10,16 sampai 10,5 persen tahun depan. Rasio…

Seluruh arsip 5226 artikel →