Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 mencapai US$454,8 miliar, naik tipis dari US$454,5 miliar pada Juni dan tumbuh 4,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Yang menarik bukan sekadar angka totalnya, tapi arah pergerakannya: utang pemerintah terus bertambah, sedangkan utang sektor swasta justru menyusut. Bagi pembaca, ini penting karena menunjukkan siapa yang sekarang menambah pinjaman ke luar negeri dan siapa yang mengerem.
ULN pemerintah tercatat US$218,4 miliar, tumbuh 3,2 persen dari tahun lalu, didorong oleh minat investor terhadap surat utang negara berdenominasi valuta asing yang diterbitkan di pasar internasional. Dana ini masuk sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN, dengan porsi terbesar mengalir ke sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen), administrasi pemerintahan dan pertahanan (20,7 persen), pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,5 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen). Hampir seluruh utang ini berjangka panjang.
Di sisi lain, ULN swasta tercatat US$194,5 miliar, turun 1,2 persen dari tahun lalu. Penurunan terjadi baik pada perusahaan nonlembaga keuangan (turun 1,4 persen) maupun lembaga keuangan seperti bank (turun 0,3 persen). Utang swasta ini paling banyak berasal dari empat sektor, yaitu industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, penyediaan listrik dan gas, serta pertambangan, yang bersama-sama menyumbang 80,6 persen dari total utang swasta.
Bank Indonesia mencatat rasio total ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di angka 30,7 persen pada Juli 2026, dengan mayoritas utang berjangka panjang sehingga risiko jatuh tempo mendadak relatif kecil. Data lengkapnya dipublikasikan dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi September 2026 untuk periode data Juli, yang bisa diakses di situs Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan.