Pemerintah pusat dan daerah menggelar rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) khusus wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua di Makassar pada 23 Oktober 2026. Pertemuan ini digelar setelah data terbaru menunjukkan sebelas dari empat belas provinsi di kawasan tersebut mencatat inflasi tahunan di atas ambang batas sasaran nasional 3,5 persen per September 2026, dengan Sulawesi Utara menjadi yang tertinggi di 7,59 persen. Tingginya inflasi di kawasan timur Indonesia ini penting bagi daya beli masyarakat setempat, karena wilayah kepulauan ini sangat bergantung pada transportasi laut dan udara untuk memasok kebutuhan pangan.
Secara nasional, inflasi tahunan pada September 2026 masih terjaga di 3,28 persen, berada dalam kisaran target pemerintah. Namun inflasi kelompok pangan yang harganya mudah berubah, seperti cabai, beras, bawang merah, ikan, dan sayuran, naik ke 5,03 persen dibanding setahun sebelumnya, melampaui batas atas target 3 sampai 5 persen yang disepakati pemerintah pada Januari 2026. Pertumbuhan ekonomi semester pertama 2026 sendiri tercatat 5,45 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, momentum yang menurut pemerintah perlu dijaga agar tidak terganggu lonjakan harga pangan. Kemenko Perekonomian juga mewaspadai kenaikan harga energi global yang bisa mendongkrak ongkos transportasi, serta kenaikan permintaan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Perubahan harga barang dan jasa dibanding bulan sebelumnya. Naik 0,09 poin dibanding Agustus 2026. Posisinya di atas rata-rata 12 bulan terakhir (0,26%).
Sumber: Badan Pusat Statistik, Inflasi Bulanan (M-to-M). Diolah The Signal.
Karakteristik geografis Sulampua membuat kawasan ini lebih rentan terhadap gangguan pasokan pangan dibanding daerah lain. Jarak antara sentra produksi dan daerah konsumsi yang jauh, ditambah ketergantungan pada kapal dan pesawat untuk distribusi, membuat jalur pasokan mudah terganggu cuaca ekstrem maupun fenomena La Nina dan El Nino. Pemerintah menilai penguatan konektivitas antarpulau dan efisiensi rantai pasok menjadi kunci untuk menekan inflasi di kawasan timur Indonesia ini.
Dari rapat koordinasi tersebut, TPIP dan TPID Sulampua menyepakati lima langkah: memperkuat produksi pangan yang tahan perubahan iklim, mengolah hasil panen agar lebih tahan lama dan bernilai tambah, memperluas akses pembiayaan bagi petani dan nelayan, memperbaiki data stok pangan, serta membangun konektivitas antarpulau. Kemenko Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN logistik untuk menjalankan proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua, dimulai dari komoditas yang paling menyumbang inflasi, sembari memperbaiki layanan dan tarif distribusi. Petani dan nelayan juga akan dihubungkan dengan pembeli seperti Perumda, BUMD, serta sejumlah lembaga pangan daerah lain, untuk memastikan hasil produksi mereka terserap pasar.