Sepuluh negara anggota ASEAN resmi menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dalam Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC Council) di Manila, Filipina, Sabtu (14/11). Penandatanganan ini menuntaskan proses negosiasi yang berjalan selama tiga tahun sejak dimulai pada September 2023, saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. DEFA menjadi kerangka kerja sama ekonomi digital pertama di tingkat kawasan yang melibatkan seluruh negara ASEAN.
Setelah kerangka besarnya disepakati, langkah berikutnya adalah menyusun Rencana Implementasi DEFA yang memuat aturan teknisnya. Indonesia mendukung agar penyusunan rencana itu dipercepat, dengan tetap memperhitungkan kesiapan masing-masing negara serta keselarasannya dengan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN 2026-2030. Indonesia juga meminta sektor swasta dan pelaku usaha kecil dilibatkan dalam proses ini, agar penerapannya nanti memberi manfaat langsung bagi pelaku UMKM yang berdagang lintas negara ASEAN.
Untuk mengukur kemajuan kerja sama ekonomi ASEAN secara keseluruhan pada 2026, badan-badan sektoral ASEAN menetapkan 391 target tahunan yang harus dicapai. Dari jumlah itu, 92 target atau 24 persen sudah selesai dikerjakan, 246 target atau 63 persen masih berjalan, dan 53 target atau 14 persen belum dimulai sama sekali. Indonesia juga menyatakan dukungan pada agenda ekonomi hijau ASEAN, termasuk strategi netralitas karbon, kerangka ekonomi sirkular, dan rencana pengembangan ekonomi kelautan.
Pertemuan di Manila itu juga membahas proses Timor-Leste untuk bergabung ke dalam Perjanjian Ekonomi ASEAN. Indonesia meminta agar proses aksesi itu tidak hanya dikejar secara formal, tetapi juga memastikan ada kepastian hukum, prosedur yang konsisten antar sektor, serta kesiapan Timor-Leste menjalankan kewajibannya begitu resmi menjadi anggota.