Pemerintah Indonesia menjadi salah satu pihak yang menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) bersama seluruh negara anggota ASEAN di Manila, Filipina. Perjanjian ini mengatur kerja sama ekonomi digital kawasan, mulai dari perdagangan elektronik, pembayaran digital lintas negara, hingga pelindungan data pribadi. Bagi Indonesia, kesepakatan ini penting karena berpotensi membuka akses pasar digital lebih luas bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, ke negara-negara ASEAN yang berpenduduk sekitar 693 juta jiwa. Namun perjanjian ini baru bisa berlaku penuh setelah masing-masing negara anggota, termasuk Indonesia, menuntaskan proses ratifikasi di dalam negeri.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyoroti tiga area utama yang akan terdampak, yaitu perdagangan, pembayaran digital, dan sumber daya manusia. Dalam perdagangan, DEFA mendorong digitalisasi dokumen ekspor-impor, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta pengakuan tanda tangan elektronik lintas negara lewat sistem ASEAN Single Window, yang diklaim dapat memangkas biaya transaksi dan mempercepat proses ekspor-impor. Di sisi pembayaran, perjanjian ini membuka jalan bagi perluasan QRIS ke negara-negara ASEAN lain, sehingga wisatawan dari negara tetangga nantinya bisa bertransaksi langsung di merchant maupun UMKM lokal di Indonesia, dan sebaliknya warga Indonesia bisa memakai QRIS saat berada di negara ASEAN lain.
Sebagai gambaran skala, laporan e-Conomy SEA 2026 memproyeksikan nilai transaksi ekonomi digital Indonesia bisa mencapai US$446 miliar pada 2035. Pemerintah berharap DEFA turut mendukung pencapaian target tersebut, selain mendorong pengembangan tenaga kerja digital, teknologi kecerdasan artifisial, keamanan siber, serta infrastruktur pusat data dan komputasi awan. Perjanjian ini juga disebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sekaligus dengan proses aksesi Indonesia ke keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemerintah akan memprioritaskan proses ratifikasi perjanjian ini, menyiapkan regulasi domestik, serta memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga agar implementasinya berjalan efektif. Hingga saat ini, belum ada tenggat waktu ratifikasi maupun rincian regulasi turunan yang diumumkan.